Page 99 - E-BOOK PASTI LOLOS TPS SNBT 2024_Neat
P. 99
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
Teks berikut digunakan untuk “Jadi, dengan adanya UU PDP
menjawab soal nomor 51 sampai ini harusnya bisa memaksa seluruh
dengan 54. penyelenggara sistem elektronik untuk
Ketua Lembaga Riset Keamanan mengamankan data (konsumen). Kalau
Siber Communication & Information enggak, siap-siap akan kena hukuman
System Security Research Center pidana, hukuman perdata denda sampai
(CISSReC), Pratama Pershada buka Rp100 miliar. Kalau sampai saat ini kan
suara terkait maraknya serangan enggak. Paling peringatan tertulis atau
siber terhadap Indonesia. Pratama lisan, itu sudah mentok,” tukasnya.
mengatakan, kian gencarnya serangan OJK: Sektor Jasa Keuangan Kedua
siber di Indonesia lantaran regulasi Terbanyak Sebagai Target Serangan
yang masih lemah. Sehingga, Siber
pihaknya mendesak pemerintah Sebelumnya, Deputi Komisioner
segera mengesahkan Undang-undang Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Keuangan (OJK), Teguh Supangkat
untuk memerangi kejahatan cyber yang menyatakan, bahwa sektor keuangan
kian meresahkan.
merupakan industri yang sangat
“Kenapa kok di Indonesia sering rentan terhadap serangan siber. Sektor
terjadi serangan siber? Karena memang keuangan menempati posisi kedua
di Indonesia belum ada aturan yang bisa sebagai target terbanyak serangan siber.
memaksa seluruh penyelenggara sistem “Sektor keuangan menempati posisi
elektronik untuk mengamankan sistem kedua sebagai target serangan siber
yang mereka miliki, seperti Undang- setelah sektor pemerintahan, terutama
Undang Perlindungan Data Pribadi,” dalam bentuk malware,” ungkapnya
jelasnya dalam acara diskusi daring di dalam acara Launching Cetak Biru
Jakarta, Selasa (9/11). Transformasi Digital Perbankan, Selasa
Dia menerangkan, dengan kehadiran (26/10).
Undang-Undang Perlindungan Data Di Indonesia, kata Teguh, jumlah
Pribadi nantinya akan memaksa seluruh serangan siber yang terjadi sepanjang
penyelenggara sistem elektronik Januari hingga Juli 2021 mencapai 741,4
untuk serius mengamankan data juta serangan. Sebagaimana dilaporkan
pribadi konsumen. Menyusul adanya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
penerapan sanksi hukum bagi siapa pun
penyelenggaraan sistem elektronik yang “Jumlah serangan siber ini
lalai atau abai dalam mengamankan data mengalami peningkatan hampir 2
pribadi masyarakat selaku konsumen. (dua) kali lipat dibandingkan dengan
seluruh serangan siber yang terdeteksi
99
