Page 393 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 41 -

(4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara (LAN).
(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf l dapat dilakukan oleh instansi pengguna Jabatan

Fungsional setelah mendapat akreditasi dari Instansi
Pembina.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji

kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi
Pembina.

BAB XVII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 40
(1) Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi

Perikanan Tangkap wajib memiliki 1 (satu) organisasi
profesi.

(2) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap wajib

menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi

Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola

Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode
perilaku profesi.