Page 461 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 38 -

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai
dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka

Kredit, setiap Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh

kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar

Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar

rekapitulasi bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai
bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembina

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30
Usul penetapan Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang
kesekretariatan pada unit kerja Pembina Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan
Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi