Page 478 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 478
- 55 -
kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri
ini diundangkan.
Pasal 51
Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima)
tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan
pembudidayaan ikan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1872), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.
Pasal 54
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pengawasan perikanan bidang mutu hasil
perikanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011
