Page 542 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 542

- 36 -




                                         tahunnya,  dengan  dilampiri  bukti  fisik  atau  daftar
                                         rekapitulasi bukti fisik.

                                   (4)  Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai
                                         bahan  pertimbangan  dalam  penilaian  kinerja  Asisten

                                         Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.


                                                                    BAB XI

                                          PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,

                                        PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
                                                        KREDIT, DAN TIM PENILAI



                                                               Bagian Kesatu


                                                Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit




                                                                   Pasal 29

                                   Usul  penetapan  Angka  Kredit  Pembina  Mutu  Hasil  Kelautan

                                   dan Perikanan diajukan oleh:
                                   a.  Pejabat  Administrator  yang  membidangi  kepegawaian

                                       pada unit kerja Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

                                       Perikanan  kepada  Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di
                                       bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan

                                       Tinggi  Madya  yang  membidangi  Pembinaan  Mutu  dan
                                       Keamanan  Hasil  Kelautan  dan  Perikanan  untuk  Angka

                                       Kredit bagi:

                                       1.  Asisten  Pembina  Mutu  Hasil  Kelautan  dan  Perikanan
                                            Terampil sampai dengan Asisten Pembina Mutu Hasil

                                            Kelautan  dan  Perikanan  Penyelia  di  lingkungan

                                            Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
                                       2.  Asisten  Pembina  Mutu  Hasil  Kelautan  dan  Perikanan

                                            Penyelia      di    lingkungan        Pemerintah        Daerah

                                            Provinsi/Kabupaten/Kota;
                                   b.  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  kepada  Pejabat  Pimpinan

                                       Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja

                                       Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Madya  yang  membidangi
                                       pembinaan  mutu  dan  keamanan  hasil  kelautan  dan
   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547