Page 549 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 43 -

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari
indikator meliputi:

a. jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan;

b. luas wilayah pelayanan teknis dan operasional
pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan

perikanan; dan

c. frekuensi Pelayanan Teknis dan Operasional
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat
persetujuan dari Menteri.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38
(1) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

yang diberhentikan karena alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e
dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan

terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.