Page 60 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 58 -

dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1872) dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang

bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan kategori keahlian bidang

Pembudidayaan Ikan.

(2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sepanjang belum ditetapkan keputusan

pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan kategori keahlian bidang Pembudidayaan

Ikan;
b. belum melebihi batas paling tinggi masa

pembebasan sementara sejak dibebaskan dari

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori
keahlian bidang Pembudidayaan Ikan; dan

c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama

masa pembebasan sementara.
(3) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan kategori

keahlian bidang Pembudidayaan Ikan yang diangkat
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Analis

Akuakultur berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(4) Pangkat dan jenjang jabatan Analis Akuakultur

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sama dengan

pangkat dan jenjang jabatan terakhirnya pada saat