Page 634 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 49 -

diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu
Hasil Perikanan.

(2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan
diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu

Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas jabatan Inspektur Mutu Hasil
Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya, atau Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan

Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 167);

dinyatakan tetap berlaku.