Page 698 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 41 -

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 48

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun

2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun

2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1872), atau Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan

Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 167) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 49

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian (inpassing)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu)

kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri

ini diundangkan.