Page 755 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 36 -

Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat APHP yang sesuai dengan

jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),

APHP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di

bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit

kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. APHP yang melaksanakan tugas Analisis pasar hasil

perikanan yang berada satu tingkat di atas jenjang

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit

setiap butir kegiatan;

b. APHP yang melaksanakan tugas Analisis pasar hasil
perikanan yang berada satu tingkat di bawah jenjang

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan

sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap
butir kegiatan,

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam
Jabatan Fungsional APHP yaitu pejabat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.