Page 816 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 816

- 85 -

                                                                                                                 LAMPIRAN VI
                                                                                                                 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                 NOMOR 55 TAHUN 2020
                                                                                                                 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN


                                                     JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
                                          JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

                                                                                                  JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
                                                                                         JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN
                                        TUGAS JABATAN
                                                                                AHLI PERTAMA               AHLI MUDA                   AHLI MADYA                 AHLI UTAMA
                                                                                III/a        III/b       III/c       III/d      IV/a       IV/b      IV/c       IV/d         IV/e

                         Melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil
                         kelautan dan perikanan untuk penguatan daya
                         saing produk kelautan dan perikanan di dalam            50           50         100         100         150       150        150        200         200
                         maupun di luar negeri.





                                                                                                                                MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                              DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



                                                                                                                                                      ttd



                                                                                                                                               TJAHJO KUMOLO
   811   812   813   814   815   816   817   818   819   820   821