Page 18 - modul reformasi test
P. 18

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6


                                           KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

                                         KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI


                       A.  Tujuan Pembelajaran

                           Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang :
                           1.  Kehidupan politik pada masa awal Reformasi
                           2.  Kehidupan ekonomi pada masa awal Reformasi


                       B.  Uraian Materi

                                  Setelah  Soeharto  mundur,  jabatan  presiden  diserahkan  kepada  wakilnya,
                           yaitu  B.J  Habibie.  Hal  tersebut  dilakukan  berdasarkan  pasal  8 UUD  1945. Setelah
                           naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah.
                           Proses  dan  penerapan  demokrasi  di  Indonesia  mulai  membaik.  Presiden  dipilih
                           berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak
                           memilihnya.
                                  Tugas B.J. Habibie adalah mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia
                           sejak pertengahan tahun 1997, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa
                           bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dilakukan oleh presiden
                           untuk menjawab tantangan era reformasi.


                                KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA AWAL REFORMASI


                                  1.  Masa Pemerintahan B.J. Habibie

                           a.  Awal pemerintahan BJ. Habibie

                                  Naiknya   Habibie   menggantikan   Soeharto menjadi polemik dikalangan ahli
                           hukum, ada yang mengatakan     hal     itu     konstitusional     dan inskonstitusional.
                           Yang mengatakan      konstitusional berpedoman Pasal 8 UUD 1945, "Bila Presiden
                           mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil
                           Presiden  sampai  habis  waktunya". Adapun  yang  mengatakan  inskonstitusional
                           berlandaskan  ketentuan  Pasal  9  UUD  1945, "Sebelum  Presiden  meangku  jabatan
                           maka Presiden harus mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR atau DPR". Secara
                           hukum  materiel  Habibie  menjadi  presiden  sah  dan  konstitusional.  Namun  secara
                           hukum formal (hukum acara) hal itu tidak konstitusional, sebab perbuatan hokum
                           yang  sangat  penting  yaitu  pelimpahan  wewenang  dari  Soeharto  kepada  Habibie
                           harus melalui acara resmi konstitusional. Saat itu DPR tidak memungkinkan untuk
                           bersidang, maka harus ada alas an yang kuat dan dinyatakan sendiri oleh DPR.

                           b.  Langkah-langkah Pemerintahan Habibie.

                           1) Pembentukan Kabinet.

                                  Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang
                           meliputi perwakilan militer (TNI-PoIri), PPP, Golkar, dan PDI.





                       @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN               14
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23