Page 24 - modul reformasi test

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.6 dan 4.6

mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab Memorandum II
dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial dan Keamanan (Menko
Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Mei 2001, yang antara lain
isinya membekukan lembaga MPR dan DPR.

b. Langkah langkah kebijakan Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Selama masa pemerintahannya , pemerintah Abdurahman wahid
mengeluarkan kebijakan kebijakan yang beberapa diantaranya dinilai kontroversial,
yang juga berakibat pada renggangnya hubungan dengan unsur unsur Lembaga
negara yang lainnya
Kebijakan Kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid , diantaranya :
1) Meneruskan kehidupan demokratis seperti pemerintahan sebelumnya
(memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas,
kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya
Tionghoa ).
2) Merestrukturisasi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang
dianggapnya tidak efisien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial
untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk dewan keamanan ekonomi
nasional).
3) Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai panglima tertinggi dalam militer dengan
mencopot Kapolri yang dijabat oleh Rusmanhadi karena tidak sejalan dengan
keinginan Gus Dur.
4) Pemberian referendum kepada Aceh. Namun referendum ini menentukan
otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga
ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan
mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut.
5) Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama
kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin
Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua, dan mengijinkan
pengibaran Bendera Bintang Kejora di bawah Bendera Merah Putih.
6) Membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada
kelompok Muslim Indonesia.. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur
pada Yayasan Shimon Peres.
7) Pada bulan Februari 2000, Abdurrahman Wahid meminta Jendral Wiranto
mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana
reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur
terhadap Wiranto. Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya
mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan
Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan
yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi,
meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini
memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP.
8) Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani
nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua
penandatangan akan melanggar persetujuan.
9) Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang
Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan

Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.
10) Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan
Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 20