Page 28 - perpajakan

ORIENTASI MASALAH

Kasus 1
Badu seorang professional muda yang saat ini bekerja di sebuah Kantor Akuntan Publik.

Selain di KAP, Badu juga menjadi komite audit di sebuah perusahaan swasta. Badu juga
mengajar sebagai dosen tidak tetap di dua universitas swasta dan sering diundang
sebagai trainer di beberapa pelatihan akuntansi. Pada saat Badu mengajar di universitas

dan training selalu mengatakan tidak memiliki NPWP sehingga pajak yang dipotong
20%lebih tinggi dari tariff pemotongan yang berlaku, untuk menghindari NPWP
dilaporkan. Gaji dari komite audit dan bekerja di KAP telah dipotong PPh 21, untuk itu
Badu menerima bukti pemotongan pajak bagi karyawan tetap (A1). Badu selama ini tidak
meminta bukti potong. Badu merasa bahwa pajaknya telah dipotong dua di tempat kerja

utamanya, sehingga Badu tidak membuat SPT sebagai WP Pribadi. Menurut Anda apakah
tindakan Badu untuk membuat SPT tersebut tepat, berikan argument kritis bagaimana
seharusnya Badu menyelesaikan kewajiban pajaknya menurut ketentuan yang berlaku?

Etiskah tindakan Badu dengan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki NPWP padahal
sebenarnya memiliki, walaupun untuk itu Badu dipotong pajak lebih tinggi?

Kasus 2
Pengamat pajak sekaligus Direktur Eksekutif CITA menilai sangat ironi jika ada taipan
Indonesia yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal ini, perlu
didalami lebih lanjut alasan taipan tersebut tidak memilikinya. Pernyataan ini

menanggapi Menteri Keuangan yang mengatakan delapan orang terkaya tak memiliki
NPWP. Pernyataan tersebut dilontarkan dalam pertemuan bersama 270 wajib pajak
prominen, yaitu yang tergolong wajib pajak besar berdasarkan daftar orang terkaya versi

majalah Forbes dan Globe Asia di 2015 dan beberapa orang beranggapan ironi kalau
sampai ada orang kaya atau terkaya tidak punya NPWP. Hal tersebut perlu didalami
lebih lanjut apa alasan yang membuat mereka belum memiliki NPWP. Jika hal tersebut
benar maka akan sangat menciderai rasa keadilan. Apalagi prinsip perpajakan Indonesia
yakni ability to pay, atau yang mampu seharusnya membayar pajak lebih besar.