Page 326 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

Subramaniam, Y 2013, ‘Afirmative Action and the Legal
Recognition of Customary Land Rights in Peninsular
Malaysia: The Orang Asli Experience’, Indegenous Law
Centre, 17 (1), 103-122.
Sudrajat, M 2019, ‘Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang
Agraia) 1870: Periode awal swastanisasi perkebunan di
Pulau Jawa’, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan
Sejarah, Volume 7 (2).

Sufriadi, Y 2013, ‘Legal GAP antara pemilik tanah dan aparat
menimbulkan sengketa dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum (Studi kasus di Bengkulu)’, Jurnal
Hukum Iustum, no. 1, vol. 20, hlm. 119-141.
Sukwika, T 2018, ‘Peran pembangunan infrastruktur terhadap
ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia’, Jurnal
Wilayah dan Lingkungan, Vol. 6, no. 2, hlm. 115-130, http://
dx.doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.

Sumardjono, MSW 2009, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi
Sosial Dan Budaya, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Sumardjono, MSW, 2005, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi
dan Implementasi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Sumardjono, MSW, 2015, Dinamika pengaturan pengadaan
tanah di Indonesia: dari Keputusan Presiden sampai
Undang-undang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Suradi 2012, ‘Studi evaluasi dampak kebijakan sosial:
rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga
miskin di Kota Banjarmasin’. Jurnal Sosio Konsepsia, vol.
17, no.02.

Daftar Pustaka 297