Page 10 - SKH Palangka Post Edisi 29 Januari 2020
P. 10

rabu, 29 JaNuarI 2020                                                                                                                                                                10


                  Pelaku Usaha Kerap Abaikan


                                  Fungsi Drainase




                                                                     dilarang membuang air limbah
                                                                     langsung pada saluran drainase
                                                                     sebelum dikelola,” beber  Zaini,
                                                                       Tak hanya sampai disitu saja,
                                                                     tambah dia, para pelaku usaha
                                                                     dilarang melakukan kegiatan
                                                                     yang dapat merusak sarana
                                                                     dan prasarana drainase, yang
                                                                     mengakibatkan terganggunya
                                                                     upaya pengelolaan air sehingga
                                                                     mengakibatkan pemcemaran.
                                                                       “Jika melanggar, maka akan
                                                                     dikenakan penegakan hukum,
                                                                     berupa sanksi administrasi dan
                                                                     sanksi pidana,” tegasnya.
                                                                       Sebelumnya Ketua Komisi B
                                                                     DPRD Palangka Raya, Nenie A
                                                            Foto : PPost/Ferry  Lambung, mengungkapkan per-
                DraINaSE - Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota   soalan drainase selama ini, kerap
                Palangka Raya saat membersihkan drainse di kawasan pasar tradisional kota   terabaikan ketika banyaknya
                setempat.                                            kegiatan pembangunan berbagai                                                                                                Foto : PPost/Ferry
                                                                     bidang usaha atau bisnis yang   DOrONG uSaHa WarGa - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat meninjau usaha perkebunan buah milik warga yang ada di kota setempat.
                PALANGKA RAYA, PPOST       sihan drainase, sebagaimana   dilakukan para pelaku usaha
                 Pembangunan pusat perbelan-  termuat dalam semua perizinan   “Intinya pelaku usaha jan-
                jaan seperti pertokoan, swalayan,   tersebut,”ungkap Kepala Dinas   gan sampai mengabaikan pem-  Generasi Milenial Harus
                mini market hingga ritail mod-  Lingkungan Hidup (DLH) Kota   bangunan drainase. Itupun
                ern seperti mall termasuk pem-  Palangka Raya Achmad Zaini,   harus dibangun dengan stan-
                bangunan perumahan, restoran,   Selasa (28/1).       dar yang baik sehingga tidak
                rumah makan dan lain-lain,   Lebih lanjut Achmad men-  menjadi masalah dikemuudian
                terus dilakukan oleh para pelaku   gatakan, Wali Kota Palangka   hari,”bebernya.       Mampu Berwirausaha
                usaha atau investor di Kota   Raya melalui surat edaran No-  Disatu sisi, legislator PDI
                Palangka Raya.             mor 1876/DLH/I.2/XII/2019 telah   Perjuangan ini melihat, kalau-
                 Namun terlepas dari itu, para   memuat aturan tentang peran   pun para pelaku usaha tetap
                pelaku usaha tersebut diminta   aktif masyarakat atau pelaku   memperhatikan drainase, itupun
                untuk berkomitmen sekaligus   usaha swasta dalam pengelolaan   dibangun tanpa perhitungan
                bertanggung jawab dalam men-  sistem drainase.       yang matang ataupun standari   PaLaNGKa raYa, PPOST                               menghasilkan,”ucapnya.    nyeimbang indeks pembangu-
                jaga kebersihan drainase di area   Disebutkan, ada beberapa hal   dari  sistem drainase yang ideal.  Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mendorong ger-  Disisi lain, lanjut Fairid, se-  nan manusia(IPM)  yang saat ini
                atau wilayah usahanya.     penting yang perlu diperhati-  “Harusnya bukan sekedar                                                      tiap generasi selalu dituntut   sudah tinggi.
                 Terlebih para usaha yang   kan pelaku usaha.Diantaranya,   asal bangun, tanpa memperha-  asi muda terutama  generasi milenial untuk membuka la-  untuk bisa menjadi motor peng-  “Maka itu, jadilah gen-
                sudah memegang  surat per-  pelaku usaha wajib melakukan   tikan standar drainase yang di-  pangan kerja sendiri.                      gerak dan agen perubahan. Ter-  erasi yang mampu mendo-
                nyataan pengelolaan lingkun-  operasi dan pemeliharaan sistem   harapkan ataupun konektivitas                                          utama dalam bidang perekono-  rong dan berkontribusi dalam
                gan (SPPL), Upaya Pengelolaan   drainase di kawasan pemuki-  saluran yang ideal,”ujarnya lagi.  “Banyak cara yang bisa di-  kan. Namun sebaliknya dapat-  mian. “Ya, berwirausaha salah   meningkatkan kesejahteraan
                Lingkungan Hidup (UKL) atau   man yang menjadi tanggung   Secara fisik, imbuh Nenie,   lakukan para generasi muda   lah menjadi generasi muda yang    satu dari  upaya menggerak   masyarakat,”ujarnya
                Upaya Pemantauan Lingkungan   jawabnya.              pembangunan drainase yang    terutama kalangan milenial un-  mampu menjadi agen untuk   perekonomian. Nah, disini gen-  Ditambahkan Fairid, generasi
                Hidup (UPL) hingga Analisis   Lalu, pelaku usaha juga di-  dilakukan para pelaku usaha   tuk bisa mandiri. Salah satunya   memprospek diri lebih maju   erasi muda harus bisa menjadi   yang mampu  bekerja mandiri
                Dampak Lingkungan (Amdal),   wajibkan untuk mencegah ad-  pertokoan ataupun pengem-  berwirausaha dalam berbagai   kedepan.            aktornya. Berilah inovasi yang   sebagai wirausaha, maka gen-
                maka harus berperan aktif men-  anya pendirian bangunan yang   bang perumahan, selalu meng-  bidang,”ungkapnya, Selasa   “Cukup berwirausaha se-  menghasilkan. Saya yakin ban-  erasi itu sudah melakukan kom-
                jaga kebersihan drainase   menutupi saluran. Selain itu,   abaikan fungsi sesungguhnya.   (28/1).            cara mandiri, maka  generasi   yak yang bisa dilakukan oleh   pentensi dan kemampuannya
                 “Para investor atau pelaku   berdasarkan Perda 15/2019,   Seharusnya disamping kualitas   Menurut Fairid, generasi   muda sudah dapat dikatakan   generasi saat ini,”sebutnya.  untuk mendukung produkti-
                usaha yang sudah mengan-   maka pelaku usaha juga wajib   pembangunan drainase tetap   penerus diera global saat ini jan-  memprospek diri lebih maju   Ditambahkan Fairid, pent-  vitas sumber daya manusian
                tongi SPPL, UKL, UPL hing-  melaporkan kepada pemerintah   diperhatikan, disisi lain konek-  gan sampai lengah dan terbuai    kedepan.  Jadi  tidak  hanya   ingnya generasi untuk mampu   yang tidak lemah dan meny-
                ga  pemegang  Amdal,  harus   tentang penanganan drainase.  tivitas saluran harus terpenuhi.   serta dimanjakan oleh aktivitas   bisa menikmati  saja, namun   mandiri dan menghasilkan   erah ditelan kemajuan jaman.
                berkomitmen menjaga keber-  “Selain itu pelaku usaha juga   (fys/P5)              yang biersifat tidak menghasil-  lebih kepada berbuat untuk   adalah sebagai bagian dari pe-  (fys/P5)
                                                            TAMBUN BUNGAI










                                                                                                                                       Kesbangpol Salurkan


                                                                                                                                              Rp1,7 M Banpol




                                                                                                                           PALANGKA RAYA, PPOST         Parpol tersebut yakni  PDIP,   bantuan diberikan sesuai dengan
                                                                                                                             Pemerintah Provinsi (Pemprov)   Gerindra, Golkar, Demokrat,   PP Nomor 1 tahun 2018 tentang
                                                                                                                           Kalimantan Tengah (Kalteng)   NasDem. Selanjutnya PAN, PPP,   bantuan  keuangan partai Politik
                                                                                                                           melalui Kantor  Badan Kesatuan   PKB, Hanura dan PKPI.  dan Permendagri nomor 36 tahun
                                                                                                                           Bangsa dan Politik (Kesbang-  “Kalau Pileg 2014 sudah semua   2018 serta surat ederan Menteri
                                                                                                                           pol) Kalteng telah menyalurkan   tersalurkan,” imbuhnya seraya   Dalam negri Nomor  213/074
                                                                                                                           Rp1,7 miliar untuk dana bantuan   mengatakan pemberian berdasar-  Polpum  7 Januari 2019 tentang
                                                                                                                           keuangan bagi partai politik hasil   kan perolehan suara yang diraih   pencarian bantuan keuangan
                                                                                                                           pemilu  2014-2019 hasil pemilihan   parpol.           partai politik.
                                                                                                                           legislatif (Pileg)  2014  lewat. Juga   Kemudian, para penerima   Sementara untuk hasil Pileg
                                                                                                                           kepada parpol hasil pemilu 2019-  juga memiliki kewajiban meny-  2019 baru lalu , pemprov sudah
                                                                                                                           2024 yakni pileg tahun 2019.  erahkan laporan pertanggung   menyalurkan  bantuan  dalam
                                                                                                                             “Bantuan  diberikan  kepada   jawaban (LPj) penggunaan dana.   rentang waktu empat bulan,
                                                                                                                           pemerintah  kepada partai poli-  Selanjutnya akan diperiksa oleh    September-Desember 2019  untuk
                                                                                                                           tik  yang memperoleh  kursi   Badan Pemeriksa Keuangan   11 parpol.  Yakni  PDI Perjuangan,
                                                                                                                           di  DPRD  provinsi.  Besarnya   (BPK)  RI perwakilan Kalteng.  Golkar, NasDem, Demokrat, Ger-
                                                                                                                           bantuan keuangan  diberikan   Dana bantuan politik ini dipe-  indra. Selanjutnya PKB,PAN,PPP,
                                                                                                                           sebesar delapan bulan sejak   runtukan untuk pendidikan poli-  Perindo, PKS dan Hanura.
                                                                                                                           Januari–Agustus 2019 kepada 10   tik sebesar 60 persen dan 40 pers-  “Ini bantuan sifatnya hibah
                                                                                                                           partai politik berhasil menduduk-  en biaya operasional sekretariat.   yang diberikan, bertujuan mem-
                                                                                                              Foto : PPost/Apriando  kan kadernya di DPRD Provinsi   Itu  berdasarkan  Permendagri   perkuat parpol menjalankan
                SaMbuTaN aDaT - Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr Sjahrifuddin Hasan dalam berkunjung ke Universitas Palangka
                Raya (UPR), Selasa (28/1) siang.                                                                           untuk Pileg 2014,” Kepala Badan   nomor 77/2014 tentang Bantuan   fungsinya,” terang dia.
                                                                                                                                                      Keuangan Bagi Partai Politik.
                                                                                                                                                                                  Besarnya bantuan diterima par-
                                                                                                                           (Kaban) Kesbangpol Agus Pra-
                     Wakil Ketua MPR RI                                                                                    (28/1).     Pembuatan AK.1 Tak
                                                                                                                                                                                 pol berdasarkan jumlah perole-
                                                                                                                                                        Lebih jauh mantan penjabat (Pj)
                                                                                                                           mono di Palangka Raya, Selasa
                                                                                                                                                      Bupati Kapuas untuk pileg 2019
                                                                                                                                                                                 han suara sah pemilu.(bi/P5)
                                   Kunjungi UPR                                                                                               Dipungut Biaya



                                                                                                                             WaWaNCara -
                                                                                                                                                                                  “Syarat dimaksud seperti per-
                                                                                                                              Kabid Pelatihan                                    mohonan pembuatan kartu AK.1,
                                                                                                                               Tenaga Kerja
                    Minta Masukan Soal GBHN                          maupun pendapat terkait den-  lagi,” ucapnya.           dan Penempatan                                      fotocopy ijazah dan Kartu Tanda
                                                                     gan wacana amandemen UUD
                                                                                                 Di tempat yang sama Rektor
                                                                                                                                                                                 Penduduk (KTP) sebanyak 1 lem-
                                                                                                                               Tenaga Kerja,
                                                                     1945, berkenaan dengan meng-  UPR Dr Andrie Elia mengatakan   Nariani Siyentri,                             bar, kemudian pas foto ukuran
                PaLaNGKa raYa, PPOST                                 hidupkan kembali Garis-garis   bahwa UPR siap menjadi Per-  usai memberikan                                 3x4 sebanyak 3 lembar,” papar
                                                                                               guruan Tinggi terdepan di
                                                                     Besar Haluan Negara (GBHN).
                Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia   “Tentunya kami sangat mem-  Kalimantan, bahkan di tingkat   keterangan terkait                        Nariani, Selasa (28/1).
                                                                                                                                                                                  Lebih lanjut dijelaskannya,
                                                                                                                             pembuatan kartu
                (MPR RI), Dr Sjahrifuddin Hasan dalam kunjungannya ke   butuhkan berbagai masukan   nasional.  Terlebih,  dengan   kuning atau AK.1,                             Ak.1  ini  berlaku  selama  dua
                Provinsi Kalteng menyempatkan diri berkunjung ke Univer-  dari seluruh rakyat Indonesia,   ditetapkannya Provinsi Kali-  Selasa (28/1).                Foto : PPost/Sintha  tahun  sejak  dikeluarkan  dan
                sitas Palangka Raya (UPR), Selasa (28/1) siang.      termasuk pula dengan para   mantan Timur (Kaltim) menjadi   BUNTOK, PPOST        Pelatihan Tenaga Kerja dan Pen-  saat sudah mendekati masa ber-
                                                                                               Lokasi Ibukota Negara Baru.
                                                                     akademisi,” ungkapnya.
                                                                                                                                                                                 laku maka si pemilik kartu bisa
                                                                       Di sisi lainnya pihaknya juga   “Kami  sebagai  perguruan   Dinas Tenaga Kerja dan Trans-  empatan Tenaga Kerja, Nariani   melakukan perpanjangan kem-
                 Kedatangan Dr Sjahrifuddin   “Saya merasa senang dan bang-  akan turut serta dalam mendo-  tinggi negeri tertua di Kalteng,   migrasi (Disnakertrans) Barsel   Siyentri memaparkan, dalam   bali ke Disnakertrans, dengan
                beserta rombongan ke UPR, dis-  ga karena telah disambut dengan   rong UPR menjadi Perguruan   tentunya terus berkomitmen   menyampaikan, bagi pencari   pembuatan AK.1 ini si pemohon   masa berlaku enam bulan.
                ambut langsung oleh Rektor   ritual adat masyarakat Dayak   Tinggi terdepan, dalam mem-  menjalankan amanah undang-  kerja yang hendak membuat kar-  hanya harus melampirkan se-  “Bagi yang hendak membuat
                UPR Dr Andrie Elia didampingi    Kalteng,” katanya.  persiapkan SDM yang handal,   undang, yakni tetap menjadi   tu pencari kerja (pencaker) atau   jumlah syarat-syarat yang sudah   kartu AK.1, silakan datang ke ba-
                jajarannya.                 Sjahrifuddin mengungkapkan   tentunya MPR RI.      perguruan  tinggi yang  terus   AK.1 hendaknya bisa datang   ditetapkan.          gian Pelatihan Tenaga Kerja dan
                 Dalam kesempatan tersebut   tujuan dan kedatangannya ke   “Beberapa kebijakan atau   dipercaya oleh masyarakat   langsung ke kantor, yang mana   Di mana diakuinya, dalam   Penempatan Tenaga Kerja pada
                Sjahrifuddin Hasan mengungkap-  Provinsi Kalteng, adalah dalam   program, diantaranya beasiswa   Indonesia, untuk turut serta   dalam pembuatannya tidak di-  mengajukan permohonan pem-  hari kerja yakni Senin sampai Ju-
                kan kebanggaan dan apresiasinya   rangka kunjungan kerja (Kunker)   bidik misi, dan dana penyedi-  mempersiapkan sumber daya   pungut biaya alias gratis.  buatan AK.1 ini, si pemohon   mat. Tentunya dengan membawa
                telah disambut oleh oleh UPR,   dan bersilaturahmi dengan para   aan dana penelitian, ia meng-  manusia yang handal,” pung-  Kepala Disnakertrans Barsel,   tak jarang lupa melampirkan   persyaratan yang sudah ditetap-
                dengan ritual adat kalteng.   akademisi, dan meminta saran   harapakan dapat ditambah   kasnya. (ard/P5)   Agus In’yulius melalui Kabid   persyaratannya.        kan,” terang Nariani. (sks/P5)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15