Page 151 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/ Instansi Pemerintah Kelas XI
P. 151

Penatausahaan,  Pelaporan,  dan  Pertanggung  jawaban).  Pengelolaan  keuangan
                            desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan

                            31 Desember. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing tahapan yaitu:
                            1.  Perencanaan

                                     Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah rencana atau perkiraan

                                yang dibuat pemerintahan desa mengenai mengenai pendapatan dan belanja
                                dalam  periode  tertentu.  Perencanaan  pemerintahan  desa  biasanya  kegiatan

                                terkait infrastruktur, seperti:

                                a.  Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat
                                    Misalnya: kegiatan pembangunan permukiman, jalan, transportasi.

                                b.  Pemenuhan prasaranan wilayah
                                    Misalnya:  membuat  jaringan telekomunikasi,  sumber daya air, energi,

                                    dan sebagainya.
                                c.  Pembangunan  prasarana  pasar,  kesahatan,  pendidikan,  olahraga,  dan

                                    rekreasi.


                                “Tahukah Anda, apa tujuan dilaksanakannya perencanaan

                                          dalam pengelolaan keuangan desa ? ”

                                       Tahap perencanaan ini bertujuan untuk mencapai pembangunan

                                   desa dengan cara memanfaatkan atau mengalokasikan sumber daya
                                   yang dimiliki suatu pemerintah desa. Perencanaan pembangunan desa

                                   disusun  sesuai  dengan  kewenangan  pemerintah  desa,  dan  tetap

                                   mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
                                       Perundang-undangan yang mengatur yaitu Permendagri No 114

                                   Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.



                                     Pada  tahap  perencanaan,  pemerintah  desa  harus  menyusun  2  (dua)
                                perencanaan berjangka, yaitu:

                                1)  RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
                                    waktu 6 (enam) tahun.

                                2)  RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

                                    tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.



                        MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI             139
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156