Page 154 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 140 -

(2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Direktorat
Jenderal Perbendaharaan meneliti kesesuaian antara
surat pemberitahuan perubahan RKA dengan
kewenangan Kementerian/Lembaga.
(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan
telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka:
a. pengesahan perubahan DIPA dilakukan di Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
untuk Revisi Anggaran dalam dalam 1 (satu)
Satker dan antar-Satker dalam 1 (satu) Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau
b. pengesahan perubahan DIPA dilakukan di
Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Direktorat
Jenderal Perbendaharaan untuk Revisi Anggaran
antar-Satker antar-Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan revisi antarunit
eselon I Kementerian/Lembaga.
(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau
Direktur Pelaksanaan Anggaran – Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menetapkan surat penolakan Revisi
Anggaran.
(5) Proses penelitian, pengesahan, dan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) dilakukan melalui Sistem Informasi.

Bagian Keenam
Batas Akhir Penerimaan Usulan dan Penyampaian
Pengesahan Revisi Anggaran

Pasal 175
(1) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran reguler
ditetapkan sebagai berikut:
a. tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan,
untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal
Anggaran; dan
b. tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan,
untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, termasuk revisi administrasi
SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.
(2) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran berupa
revisi lanjutan RMP pada DIPA tahun anggaran
sebelumnya yang tidak terserap untuk pembayaran
uang muka kontrak kegiatan/proyek yang dibiayai dari
PLN oleh Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat
tanggal 31 Januari tahun anggaran berkenaan.
(3) Batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran berupa
perubahan anggaran belanja dalam rangka lanjutan
pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun anggaran
sebelumnya untuk kontrak tahun tunggal oleh
Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 15
Februari tahun anggaran berkenaan.