Page 576 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN  NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
        P. 576
     - 535 -
                                                LAPORAN HASIL REVIU
                                    RKA SATKER BUN (nama bagian anggaran)
               1.    RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu]
                           RKA-BUN  adalah  dokumen  rencana  keuangan  tahunan  dari
                     Bendahara Umum Negara yang memuat rincian Kegiatan, anggaran, dan
                     target  Kinerja  dari  Pembantu  Pengguna  Anggaran  Bendahara  Umum
                     Negara,  yang  disusun  menurut  Bagian  Anggaran  Bendahara  Umum
                     Negara. Siklus penyusunan RKA Satker BUN dimulai dengan penetapan
                     arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang
                     selanjutnya  akan  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  penyusunan
                     Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP).  Selanjutnya  Menteri  Keuangan
                     menetapkan Pagu Anggaran BUN untuk dijadikan dasar penyusunan RKA
                     Satker BUN oleh PPA BUN dan KPA BUN.
                           Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP K/L] telah melakukan reviu
                     RKA-BUN [Nama bagian anggaran BUN] Tahun Anggaran 20XX dari tanggal
                     ..... s.d ..... 20XX, dengan hasil sebagai berikut:
                     1)  [….];
                     2)  [….];    (6)
                     3)  [….].
                     4)  …, dst.
                           Dari hasil reviu RKA-K/L tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA
                     Satker BUN] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan
                     yang telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/L].
                           [Nama unit penyusun RKA Satker BUN] telah disarankan pula untuk
                     melakukan perbaikan pada :……… [berisi perbaikan-perbaikan yang belum
                     dilakukan atas hasil reviu RKA Satker BUN].
               2.    DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA Satker BUN]
                     a.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  [mengenai  pengendalian  intern
                           pemerintah].
                     b.    Peraturan Menteri Keuangan Nomor.... (7)
                     c.    Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA Satker BUN
                           oleh APIP K/L;
                     d.    Surat  Tugas  [Nama  Jabatan  Pimpinan  APIP  K/L]  Nomor  [….  (8)]
                           tanggal […. (9)] untuk melaksanakan Reviu RKA Satker BUN TA 20xx





