Page 165 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 151 -

(2) Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan
perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPSPM memiliki tugas dan wewenang:
a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP beserta dokumen
pendukung;
b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c. membebankan tagihan pada akun yang telah
disediakan;
d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen hak tagih;
e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu
anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan
UP/TUP;
f. memperhitungkan kewajiban penerima hak
tagihan apabila penerima hak tagihan masih
memiliki kewajiban kepada negara;
g. menerbitkan dan menyampaikan SPM atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke
KPPN;
h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan
pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
secara periodik; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan
perintah pembayaran.
(3) PPSPM bertanggung jawab terhadap:
a. kebenaran administrasi, kelengkapan
administrasi, dan keabsahan administrasi
dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan
SPM;
b. kebenaran dan keabsahan atas SPM;
c. akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau
penerbitan SPM; dan
d. ketepatan waktu penerbitan SPM dan
penyampaian SPM kepada KPPN.

Pasal 191
(1) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi dan diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, KPA
dapat menetapkan pejabat di luar Satker berkenaan
sebagai PPK dan/atau PPSPM dengan ketentuan:
a. untuk PPK, telah memiliki sertifikat kompetensi
PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara penilaian
kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker
pengelola APBN; dan
b. untuk PPSPM, telah memiliki sertifikat kompetensi
PPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara penilaian
kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker
pengelola APBN.
(2) Penetapan pejabat di luar Satker berkenaan sebagai
PPK dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah KPA Satker berkenaan