Page 280 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 264 -

parameter inflasi sesuai asumsi angka inflasi yang digunakan
untuk menyusun postur APBN jangka menengah.
(3) Keluaran yang dibiayai dari PHLN disesuaikan dengan asumsi
kurs yang digunakan dalam penyusunan APBN Jangka
Menengah.
(4) Keluaran/kegiatan yang dibiayai dari PNBP.
Dengan tetap memenuhi kaidah umum di atas,
penyesuaian Angka Dasar yang dibiayai dari PNBP juga
dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus
PNBP. Belanja yang dibiayai dari PNBP pada prinsipnya
merupakan konsekuensi logis adanya layanan/produk PNBP
yang diberikan Kementerian/Lembaga (prinsip earmarking).
Belanja PNBP dialokasikan dalam rangka untuk mendukung
pencapaian penerimaan negara khususnya PNBP, sehingga
besarannya dikaitkan dengan target PNBP yang tercantum
dalam Rencana PNBP. Penyusunan dan pemutakhiran Angka
Dasar dan Prakiraan Maju untuk komponen yang dibiayai
dari PNBP oleh Kementerian/Lembaga dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
(a) Biro Keuangan/Unit yang menangani PNBP berkoordinasi
dengan Direktorat PNBP K/L atau Direktorat PNBP SDA
dan KND dalam rangka penyusunan Rencana PNBP sesuai
ketentuan perundang-undangan;
(b) Biro Perencanaan/Unit Perencana K/L menyusun dan
memutakhirkan Angka Dasar dan Prakiraan Maju yang
dibiayai dari PNBP dengan mempertimbangkan Rencana
PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
(c) Pemutakhiran komponen yang dibiayai dari PNBP untuk
mendukung layanan/produk PNBP yang sudah berjalan
selama ini dan/atau bersifat berulang dilaksanakan
dengan cara memastikan bahwa kebutuhan pendanaan
untuk mencapai target penerimaan sesuai Rencana PNBP
telah terpenuhi dengan tetap mempertimbangkan realisasi
penyerapan tahun sebelumnya untuk meningkatkan
efisiensi pada level tiap satuan layanan dan/atau
detail/jenis belanja (cost per unit). Sebagai ilustrasi, pada
tahun sebelumnya direncanakan layanan diklat sebanyak
10 angkatan dengan total kebutuhan biaya sebesar
Rp100.000.000. Sampai dengan akhir tahun realisasi
belanja adalah sebesar Rp45.000.000 dengan jumlah
layanan yang diberikan sebanyak 5 angkatan mengingat
adanya penurunan permintaan dari masyarakat (di luar
kendali Kementerian/Lembaga). Tingkat efisiensi yang
digunakan sebagai pertimbangan dalam pemutakhiran
adalah perbandingan cost per unit layanan yang
direalisasikan, yaitu Rp9.000.000 per angkatan (dihitung
dari Rp45.000.000/5 angkatan) terhadap cost per unit
layanan yang direncanakan, yaitu Rp10.000.000 per
angkatan (dihitung dari Rp100.000.000/10). Sehingga
nilai cost per unit layanan yang digunakan sebagai
perhitungan adalah Rp.9.000.000,- (terdapat efisiensi
sebesar sebesar 90% dari cost per unit tahun sebelumnya).
Sedangkan target yang dituangkan sesuai target yang
direncanakan.