Page 441 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 424 -

hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran K/L
induk.
b) Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA Satker BLU dengan pagu
Kegiatan RKA-K/L, khususnya berkenaan dengan sumber dana
(PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
c) Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan
Ikhtisar RBA.
d) Keluaran (output) (KRO dan RO) yang tercantum dalam RKA
satker BLU mengacu pada tabel referensi RKA-K/L DIPA.
e) Meneliti akun/detil sudah sesuai penempatannya, di bawah
Komponen (jika ada)/Keluaran (output) yang relevan.
f) Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat mengikutsertakan
Ditjen Perbendaharaan.
g) Dalam hal Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) belum
disampaikan pada saat penelaahan, hal tersebut harus
dimasukkan dalam Catatan Penelaahan. Tindak lanjut atas
Catatan Penelaahan tersebut, anggaran Satker BLU dimaksud
akan diblokir oleh DJA, kecuali anggaran untuk belanja pegawai
operasional dan belanja barang operasional, dan alokasi
anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat.
5) Ketentuan Khusus Penelaahan Kegiatan yang Dilakukan Dengan
Mekanisme KPBU Melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan
Dalam hal K/L memiliki RO yang dilaksanakan dengan mekanisme
KPBU melalui pembayaran ketersediaan layanan, penelaahan
dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:
a) Meneliti dokumen-dokumen terkait pengalokasian RO dengan
mekanisme KPBU melalui pembayaran ketersediaan layanan.
b) Meneliti kesesuaian pagu pembayaran ketersediaan layanan
dalam RKA-K/L dengan surat konfirmasi final Menteri
Keuangan.
c) Meneliti kesesuaian akun belanja yang digunakan untuk
pengalokasian dana pembayaran ketersediaan layanan.
d) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan
mekanisme KPBU melalui pembayaran ketersediaan layanan
belum berdampak pada pengalokasian anggaran dalam RKA-
K/L, hal tersebut harus dimasukkan dalam catatan penelaahan.
6) Ketentuan lain-lain:
a) Penelaahan RKA-K/L difokuskan pada level akun dan detil.
b) Dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran,
Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap RKA-
K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan pada bulan Agustus hingga
Oktober. Evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil
penelaahan dapat berupa perbaikan rumusan Informasi kinerja
Program/Kegiatan/Keluaran (output)/Komponen (jika ada)
dan/atau detil anggaran, kesesuaian rincian biaya dengan
standar biaya dan dengan akun dalam bagan akun standar
dan/atau efisiensi alokasi, satuan Keluaran (output), pembahasan
lanjutan/pendalaman atas RKA-K/L Pagu Anggaran ke level detil,
dan sejenisnya. Perbaikan rumusan informasi Kinerja
memperhatikan hasil evaluasi kinerja anggaran pada tahun
berjalan.