Page 313 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 313

- 296 -




               KRO (kode)            Deskripsi KRO              Perumusan RO            Contoh Rumusan RO
             Prasarana           Berisikan    RO    yang  Nomenklatur RO secara  •  Pelebaran              Jalan
             Bidang              menghasilkan               spesifik    menjelaskan        Menambah Lajur
             Konektivitas        bangunan  jalan.  KRO  tentang            prasarana
             Darat (Jalan)       ini  bukan  bertujuan      bidang       konektivitas   •  Pembangunan
                                 untuk menampung RO         yang  dibangun,  tanpa         Jalan Trans Papua
             (CBF/RBF)           yang  bersifat  output     perlu       menjelaskan

                                 antara,       aktivitas,   lokasi  atau  ruas  jalan
                                                            yang
                                 dalam             upaya
                                 menghasilkan      suatu    dibangun/direhabilitasi,
                                                            atau
                                                                      unit
                                                                                 yang
                                 RO.                        melaksanakannya.
                                                            Pencantuman         lokasi

                                                            pada  nomenklatur  RO
                                                            diperkenankan      untuk
                                                            RO  Prioritas  atau  RO
                                                            yang  tercantum  dalam
                                                            RPJMN.
                                                            Format     nomenklatur
                                                            antara lain sbb:
                                                            •  Pelebaran…
                                                            •  Pembangunan…
                                                            •  Peningkatan…
                                                            Satuan: km

                              b)  Definisi KRO dan RO pada Program Dukungan Manajemen

             Nomor                    KRO                                           RO
                1      Layanan Dukungan Manajemen  1.  Layanan Perkantoran (994)
                       Internal (EBA)                           Layanan  Perkantoran  mencakup  belanja
                                                                pegawai dan belanja barang meliputi gaji dan
                       Layanan Dukungan Manajemen               tunjangan,       serta     operasional       dan
                       Internal  adalah  layanan  yang          pemeliharaan kantor.
                       diberikan dalam bentuk barang
                       maupun          jasa        untuk  2.  Layanan Hukum (957)
                       mendukung pelaksanaan tugas              Layanan  Hukum  merujuk  pada  keluaran
                       dan         fungsi        internal       rangkaian     kegiatan     berupa    koordinasi
                       kementerian/lembaga.                     penelaahan  dan  penyusunan  peraturan
                                                                perundangundangan.
                       Satuan: Layanan
                                                            3.  Layanan      Hubungan       Masyarakat       dan
                                                                Informasi (958)
                                                                Layanan Kehumasan dan informasi merujuk
                                                                pada layanan yang berkaitan dengan hal-hal
                                                                di bawah ini namun tidak terbatas pada:
                                                                a.  Perumusan       kebijakan      di    bidang
                                                                    hubungan masyarakat dan informasi
                                                                b.  Pengumpulan       data     dan    informasi
                                                                    mengenai pendapat, sikap, dan kegiatan
                                                                    masyarakat       terhadap      pelaksanaan
                                                                    kebijakan pemerintah
                                                                c.  Publikasi  dan  dokumentasi  kebijakan
                                                                    pemerintah
                                                                d.  Pelayanan     informasi    kebijakan    dan
                                                                    kegiatan pemerintah.

                                                            4.  Layanan Protokoler (959)
                                                                Layanan      Kehumasan        dan     Protokoler
                                                                merujuk  pada  layanan  yang  berkaitan
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318