Page 446 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 429 -

d) Menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran terkini seperti
penerapan Program lintas; dan/atau
e) Telah mendapat persetujuan Komisi terkait di DPR RI.

b. Pemberian catatan dalam DHP RKA-K/L
Pemberian “Catatan” dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit
Perencanaan K/L dan/atau penelaah DJA, terhadap alokasi anggaran
untuk:
1) pengesahan;
2) tunggakan tahun yang lalu;
3) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan
kendaraan bermotor;
4) Kegiatan/Keluaran (output) yang dilaksanakan dengan mekanisme
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability
Payment (AP), yang menjelaskan mengenai tahun pertama
pelaksanaan Kegiatan/Keluaran (output) dengan mekanisme KPBU
AP oleh pihak ketiga, dan waktu mulai dialokasikannya dana dalam
RKA-K/L untuk pembayaran ketersediaan jasa layanan.

c. Dalam hal petugas penelaah dari Kementerian PPN/Bappenas tidak
hadir dan/atau tidak menandatangani Catatan Penelaahan,
penelaahan tetap dapat dilaksanakan dan Kementerian Perencanaan
dianggap menyetujui hasil penelaahan, dan selanjutnya DIPA dapat
diterbitkan.