Page 506 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 474 -

Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki
karakteristik yang berbeda dengan struktur pengelolaan anggaran
pada BA K/L pada umumnya. Keunikan karakteristik tersebut antara
lain sebagai berikut:
a. dalam rangka menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran
BUN, Menteri Keuangan menetapkan PPA BUN yang merupakan
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
b. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN
untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam
penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RKA-
BUN sesuai karakteristik masing-masing sub BA BUN;
c. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN
untuk menetapkan KPA BUN;
d. PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN
untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah
diatur dalam Peraturan Menteri ini;
e. KPA BUN dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat pada unit di
dalam maupun di luar Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
f. penetapan Alokasi Anggaran BUN dapat dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula
ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

6. Tugas dan Fungsi PPA dan KPA BUN
Perbedaan karakteristik antara BA K/L dan BA BUN berakibat
pula pada perbedaan peran PPA dan KPA BUN. Secara struktur
pengelolaan anggaran, tidak terdapat PPA dalam BA K/L. Dalam BA
BUN, PPA BUN bertugas melakukan koordinasi dengan KPA BUN,
antara lain dalam rangka penyusunan RKA-BUN. PPA BUN juga
bertugas antara lain menyusun laporan keuangan berdasarkan
penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntasi KPA BUN atau
tingkat unit akuntansi PPA BUN.
Perbedaan karakteristik antara BA K/L dan BA BUN berakibat
pula pada perbedaan peran PPA dan KPA BUN. Secara struktur
pengelolaan anggaran, tidak terdapat PPA dalam BA K/L.
Dalam menjalankan perannya, PPA BUN Pengelola Utang
(999.01), PPA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (Subbagian
Anggaran BUN 999.03), PPA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman
(999.04), PPA BUN Pengelola Subsidi (999.07), PPA BUN Pengelola
Belanja Lainnya (999.08), dan PPA BUN Pengelola Transaksi Khusus
(999.99) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
untuk tahun anggaran yang direncanakan;
b. melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
yang disampaikan oleh KPA BUN;
c. menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada
Direktorat Jenderal Anggaran;
d. menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
e. menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah
disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran;