Page 514 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 514

- 480 -



                           Koridor redesain Kegiatan Kementerian/Lembaga, sebagai berikut:
                           a.   Rumusan  nomenklatur  Kegiatan  mencerminkan  aktivitas  yang
                                dilaksanakan  untuk  menghasilkan  Keluaran  (output)  dalam
                                rangka mendukung terwujudnya sasaran Kegiatan.
                           b.   Nomenklatur  Kegiatan  merujuk  pada  aktivitas  yang  dilakukan
                                untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
                           c.   1 (satu) Kegiatan hanya dapat menginduk pada 1 (satu) Program
                                saja.
                           d.   Kegiatan dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA
                                BUN atau lintas antara BA BUN dengan BA K/L.
                           e.   Kegiatan  yang  bersifat  lintas  bertujuan  untuk  menunjang
                                pelaksanaan  suatu  Program  tertentu  dan  meningkatkan
                                koordinasi dan sinergi antarsubbagian anggaran dalam BA BUN
                                dalam mencapai suatu sasaran tertentu.
                           f.   Kegiatan  yang  bersifat  lintas  diaplikasikan  tidak  hanya  pada
                                proses perencanaan dan penganggaran namun juga pada proses
                                pemantauan dan evaluasi (monev) serta penilaian akuntabilitas
                                Kinerja.
                           g.   PPA  BUN  yang  memiliki  Kegiatan  yang  bersifat  lintas  (dalam
                                subbagian  anggaran  BA  BUN  yang  sama)  memastikan
                                akuntabilitas  Kinerja  dari  masing-masing  KPA  BUN  terhadap
                                Kegiatan lintas dalam penyusunan  Sasaran Kegiatan, Indikator
                                Kinerja  Kegiatan,  atau  RO  yang  berbeda  untuk  masing-masing
                                KPA BUN.
                           h.   Direktorat Jenderal Anggaran selaku koordinator PPA BUN dapat
                                menunjuk Koordinator/Pengampu/Penanggung Jawab Kegiatan
                                yang  bersifat  lintas  antarsubbagian  anggaran  dalam  BA  BUN,
                                berkoordinasi dengan PPA BUN.

                     3.    Penyusunan KRO dan RO BA BUN
                           Rumusan nomenklatur output dalam Redesain Sistem Perencanaan dan
                           Penganggaran dibedakan menjadi 2, yaitu Klasifikasi Rincian Output
                           (KRO) dan Rincian Output (RO).
                           a.  Klasifikasi  Rincian  Output  (KRO),  merupakan  kumpulan  atas
                                Keluaran  (output)  BA  BUN  (RO)  yang  disusun  dengan
                                mengelompokkan  atau  mengklasifikasikan  muatan  Keluaran
                                (output)          yang          sejenis/serumpun              berdasarkan
                                sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
                           b.  Rincian  Output  (RO),  merupakan  Keluaran  (output)  riil  yang
                                sangat  spesifik  yang  dihasilkan  oleh  KPA  BUN  yang  berfokus
                                pada karakteristik masing-masing sub BA BUN serta berkaitan
                                langsung  dengan  tugas  dan  fungsi  unit  kerja  tersebut  dalam
                                mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.
                           Karakteristik Klasifikasi Rincian Output (KRO), terdiri atas:
                           a.  Nomenklatur KRO berupa barang atau jasa;
                           b.  KRO merupakan pengelompokan atau klasifikasi RO yang sejenis;
                           c.  KRO  bukan  merupakan  output  riil  yang  menggambarkan
                               pencapaian sasaran Kegiatan secara langsung;
                           d.  KRO  bersifat  umum,  sehingga  dapat  digunakan  oleh  banyak
                               bahkan semua Kementerian/Lembaga;
                           e.  KRO mempunyai satuan tertentu;
                           f.  KRO  bersifat  standar  dan  tertutup  sehingga  perubahan  atas
                               nomenklatur  maupun  satuan  KRO  yang  telah  ditetapkan  hanya
                               dapat     dilakukan      setelah     mendapatkan         persetujuan      dari
                               Kementerian Keuangan; dan
   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519