Page 548 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 548
- 503 -
Komisi terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah
sebagai berikut:
1) mengusulkan rumusan Kegiatan/Keluaran (output) sebagai
hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di
DPR kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan
selanjutnya ditetapkan sebagai referensi dalam aplikasi
RKA-K/L DIPA;
2) berdasarkan rumusan nomenklatur Kegiatan/Keluaran
(output) yang telah ditetapkan, Satker, KPA BUN, dan PPA
BUN menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar
penyusunan KK Satker, RKA Satker BUN, dan RKA-BUN;
b. Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA Satker BUN
sampai batas waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun
RKA-BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan. Selanjutnya KPA BUN wajib menyampaikan
RKA Satker BUN kepada PPA BUN berdasarkan RKA-BUN yang
telah disusun;
c. Untuk Subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya (999.08), RKA-
BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya
Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pada tahun
anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan
permintaan dana dari Subbagian anggaran BUN Belanja
Lainnya (999.08) beserta dokumen pendukung kepada
Menteri Keuangan selaku PA BUN. Usulan permintaan dana
beserta dokumen pendukung harus terlebih dahulu
disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu;
2) Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) menindaklanjuti
usulan Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai disposisi Menteri
Keuangan selaku PA BUN;
3) dalam hal usulan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat
dipertimbangkan untuk didanai dari Subbagian anggaran
BUN Belanja Lainnya (999.08), PPA BUN Pengelola Belanja
Lainnya (999.08)melakukan penilaian usulan
Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut berdasarkan TOR dan
RAB dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara
(fiscal space);
4) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian usulan
permintaan dana dari Subbagian anggaran BUN Belanja
Lainnya (999.08) dilaksanakan sesuai ketentuan tata cara
penggunaan anggaran Subbagian anggaran BUN Belanja
Lainnya (999.08).
5. Format RKA-BUN dan RKA Satker BUN
a. RKA-BUN terbagi kedalam 3 (tiga) Formulir sebagai berikut:
1) Formulir 1: Rincian per Program
2) Formulir 2: Rincian Target Kegiatan
3) Formulir 3: Rincian Per Unit Organisasi
b. RKA Satker BUN terbagi kedalam 3 (tiga) Bagian sebagai berikut:
1) Bagian A: Rencana Kinerja Satuan Kinerja
2) Bagian B: Rincian Belanja Satuan Kerja
3) Bagian C: Target Pendapatan Satuan Kerja