Page 696 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 630 -

C. DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN, DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN, DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Berubah
KEWENANGAN
NO. URAIAN REVISI DIT. KANWIL KETERANGAN
DJA K/L
PA DJPb

a. Revisi DIPA Kementerian/Lembaga berkaitan √
dengan perubahan Undang-Undang mengenai
APBN dan/atau perubahan kebijakan
Pemerintah termasuk perubahan sebagai akibat
kebijakan Penyesuaian Belanja Negara.

b. Pergeseran anggaran antar-bagian anggaran
dan/atau antar-Kementerian/Lembaga
1) Pergeseran anggaran dari BA BUN ke BA √ termasuk revisi selisih kurs.
K/L

2) Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA √
BUN
3) Pergeseran anggaran antar- √ tanpa persetujuan Dewan
Kementerian/Lembaga dalam rangka Perwakilan Rakyat.
perubahan kabinet
4) Pengembalian sisa anggaran yang didanai √
dari SP SABA atau SPP BA BUN ke BA BUN

5) Pergeseran anggaran antar- √ Memerlukan persetujuan Dewan
Kementerian/Lembaga dalam 1 (satu) Perwakilan Rakyat.
Program