Page 702 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 633 -

KEWENANGAN

NO. URAIAN REVISI DIT. KANWIL KETERANGAN
DJA K/L
PA DJPb
2. digunakan untuk kegiatan
pelayanan yang menghasilkan
PNBP;

3. Satker yang bersangkutan
melakukan pengisian data
target PNBP sesuai dengan
peraturan yang berlaku
melalui aplikasi yang
disediakan oleh Kementerian
Keuangan; dan
4. Pergeseran pagu belanja PNBP
yang bersumber dari jenis
PNBP (akun) yang berbeda
dalam 1 (satu) Satker dalam 1
(satu) Program yang tidak
memerlukan Penelaahan.

8) Revisi Pagu Anggaran untuk √ Disebabkan oleh:
Kementerian/Lembaga atau Satker yang 1. Dasar hukum pungutan
belum memiliki Target PNBP dalam DIPA di (PP/PMK) baru ditetapkan
awal tahun anggaran berkenaan
pada tahun anggaran
berkenaan;
2. Dasar hukum pungutan
sudah ada, tetapi tidak
ditargetkan di awal tahun