Page 17 - Materi PPKn Kelas X
P. 17

Sementara itu, Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang
                     dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan
                     negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota
                     BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam,
                     mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian
                     kelompok lain menolak menjadikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai dasar negara.
                     Bahkan, Moh. Hatta, Soepomo dan Ir. Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan
                     negara.



                     Piagam Jakarta dan Upaya Kompromi
                     Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPK itu kemudian dikaji secara
                     mendalam oleh Panitia Sembilan. Salah satu topik dari sembilan pokok bahasan yang
                     sangat alot pembahasannya adalah soal hubungan agama dan negara. Lobi-lobi di
                     antara anggota Panitia Sembilan dilakukan.
                         Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara menda-
                     pat sanggahan dari anggota lainnya. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para
                     anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar
                     negara, akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka, yang
                     diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, Moh. Yamin menyebutnya sebagai
                     Piagam Jakarta. Isinya sebagai berikut:
                     1.  Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
                     2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab;
                     3.  Persatuan Indonesia;
                     4.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
                         perwakilan;
                     5.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


                         Hasil keputusan Panitia Sembilan tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan
                     seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan
                     tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Agenda berikutnya adalah me-
                     nyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk memper-
                     siapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia
                     Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
                         PPKI belum menjalankan tugas, situasi Indonesia semakin memanas seiring
                     dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada 14 Agustus 1945 Jepang
                     menyerah kepada sekutu. Seiring dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga
                     situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemer-
                     dekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada
                     17 Agustus 1945.








                                                                              Bagian 1 | Pancasila    23
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21