Page 13 - 142lkuakbund082018_ttd.pdf
P. 13

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


                A.  PENDAHULUAN


            A.1.DASAR HUKUM

                1.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,
                    Bab VIII tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD pasal 30.
                2.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
                    Negara,  Bab  II  tentang  pejabat  Perbendaharaan  Negara  pasal  7,  Bab  IX  tentang
                    ketatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD pasal 51 dan pasal 55.
                3.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
                4.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.05/2013  tentang  Sistem  Akuntansi  dan
                    Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
                    Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016.
                5.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
                6.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  262/PMK.05/2013  tentang  Sistem  Akuntansi  dan
                    Pelaporan  Keuangan  Pusat  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
                    Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016.
                7.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan
                    Penyampaian  Laporan  Keuangan  Bendahara  Umum  Negara  sebagaimana  telah  diubah
                    dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016
                8.  Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodifikasi
                    Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.


            A.2.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN


            Laporan Keuangan tingkat Unit  Akuntansi  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara Daerah (UAKBUN-
            Daerah)  KPPN  PAINAN  .  merupakan  laporan  yang  mencakup  seluruh  aspek  keuangan  yang
            dikelola  oleh  KPPN  PAINAN   sebagai    UAKBUN-Daerah.  Laporan  Keuangan  tingkat  UAKBUN-
            Daerah KPPN PAINAN. terdiri dari Laporan Arus Kas, Neraca Kas Umum Negara, dan Catatan
            atas Laporan Keuangan.

            Laporan  Arus  Kas  (LAK)  merupakan  Laporan  Keuangan  yang  menginformasikan
            penerimaan/pengeluaran  kas  ke/dari  Kas  Negara.  LAK  tidak  terkait  dengan  Bagian  Anggaran
            tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. LAK disusun berdasarkan data penerimaan
            dan pengeluaran kas yang dikelola oleh KPPN PAINAN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
            Daerah.  Sedangkan  Neraca  Kas  Umum  Negara  (KUN)  merupakan  laporan  keuangan  yang
            menggambarkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan di KPPN PAINAN.
            LAK dan Neraca KUN disusun dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
            Laporan Arus Kas

            LAK  menyajikan  aliran  kas  masuk  dan  kas  keluar  berdasarkan  aktivitas  operasi,  aktivitas
            investasi,  aktivitas  pendanaan,  dan  aktivitas  transitoris  yang  melalui/dari  rekening  milik  BUN,
            potongan SPM, dan yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan perundang-
            undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUN seperti:

            a.  Pendapatan dan belanja pada BLU;
            b.  Pendapatan  dan  belanja  yang  bersumber  dari  hibah  langsung  dalam  bentuk  uang  pada
                Kementerian Negara/Lembaga; dan

            Calk Umum                                                                                 Page 6
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18