Page 20 - E-Modul Praktikum AKuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI
P. 20

f.  Dimungkinkan Adanya Pemakaian Lebih dari Satu Jenis Dana
                                  Sumber pendapatan pemerintah tidak hanya dari pajak, tetapi ada juga

                            yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi, pemakaian
                            dana untuk suatu kegiatan atau program pemerintah bisa berasal dari berbagai

                            sumber.


                        g.  Akuntansi Pemerintah Bersifat Kaku
                                  Bersifat kaku berarti akuntansi pemerintah sangat bergantung dengan

                            peraturan perundang-undangan yang berlaku.



                     3.  Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah


                              Akuntansi pemerintah daerah dengan akuntansi  pada umumnya memiliki
                        tujuan yang sama yaitu menyajikan informasi keuangan dalam periode tertentu

                        pada  sebuah  organisasi  untuk  pengambilan  sebuah  keputusan  keuangan  oleh
                        penggunanya.  Namun,  secara  khusus  akuntansi  pemerintah  daerah  memiliki

                        tujuan yaitu :

                        1.  Akuntabilitas
                              Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai

                                peraturan perundang-undangan.

                        2.  Manajerial

                              Pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  melakukan  perencanaan
                                dengan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau

                                Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

                              Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengendalian suatu kegiatan
                                pemerintah  untuk  mencapai  ketaatan  kepada  peraturan  perundang-

                                undangan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

                        3.  Pengawasan

                              Memudahkan  dalam  hal  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap
                                pengelolaan keuangan daerah oleh aparat pemeriksa.






                     8    MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25