Page 153 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi pada semester II tahun 2019,
7 kinerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

semakin baik dibandingkan dengan periode semester sebelumnya, baik
dari segi pelaksanaan tugas Kuasa BUN, pelayanan perbendaharaan,
kinerja, tata kelola, prestasi maupun inovasinya, sehingga perlu

dipertahankan.

Sesuai dengan hasil analisa SWOT pada permasalahan temuan
8 pembinaan dan supervisi KPPN, dapat disimpulkan bahwa faktor internal

(Strength and Weakness) dipengaruhi oleh kondisi SDM KPPN baik secara

kualitas dan kuantitas beban kerja/volume pekerjaan pada KPPN.
Perbaikan regulasi misalnya dilakukan melalui reviu kembali disesuaikan
dengan kondisi saat ini, kestabilan jaringan, dan dukungan teknologi
informasi yang terintegrasi. Faktor eksternal (Opportunities and Threats),
meliputi dukungan dan komitmen pemerintah dan pimpinan

Kementerian/Lembaga, Kompetensi SDM Satuan Kerja, dan pemahaman
Satker terhadap peraturan, belum terdapat regulasi/pengaturan tentang
sanksi kepada Satker jika mengalami keterlambatan dalam pengajuan data

kontrak dan penyelesaian tagihan. Jika hal tersebut tidak dimitigasi
sebagaimana ketentuan yang berlaku maka akan berdampak pada
pengeluaran belanja negara yang tidak berkualitas, indeks kinerja
pelaksanaan anggaran K/L menjadi rendah, dan pengelolaan kas negara
menjadi tidak pruden dan akuntabel.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas negara dengan pruden dan
9
akuntabel memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pimpinan

Kementerian/Lembaga dan pemerintah, serta kesadaran para
pegawai/sumber daya manusia satker Kementerian/Lembaga akan
pentingnya kepatuhan dalam penyampaian data kontrak, adanya
peraturan/regulasi yang jelas punish dan rewardnya terkait pelaksanaan

anggaran, dukungan sistem teknologi informasi, dan penyelesaian tagihan
tepat waktu.

117