Page 284 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 284
Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
2. Penyelesaian SP2D Berdasarkan monitoring data OMSPAN - Agar lebih meningkatkan PMK-190/PMK.05 /2012 Seksi Bank
Void bulan Juli s.d Oktober 2019 menu Modul ketelitian dalam tentang Tata Cara Pembayaran Seksi Pencairan
Bank terdapat 229 SP2D yang berstatus penyelesaian tugas Dalam Rangka Pelaksanaan Dana
void, yaitu : pekerjaan APBN
225 SP2D Gaji Induk bulan Nopember - Agar KPPN melakukan
2019 karena kesalahan memilih tanggal pembinaan lebih intensif
pembayaran gaji induk tanggal 01 terhadap satker mitra
Oktober 2019 (back date). kerja sehingga
4 SP2D karena kesalahan antara lain kesalahan pengajuan
sebagai berikut : SPM oleh satker yang
- SP2D Nomor 190881302034404 menyebabkan SP2D
tanggal 07 Agustus 2019 terjadi menjadi Void dapat
kesalahan KPPN dalam pemilihan dihindari.
tanggal SP2D Renkas RPKBUPP
SPAN MDR
- SP2D Nomor 190881701002913
tanggal 24 Juli 2019, SP2D Nomor
190881701002869 tanggal 22 Juli
2019, dan SP2D Nomor
190881701001913 tanggal 02 juli
2019 kesalahan atas surat
permintaan dari Satker.
3. Penerbitan Surat Surat Permohonan Dana TUP dari Kuasa Agar KPPN lebih PMK-190/PMK.05 /2012 Seksi MSKI
Persetujuan TUP Pengguna Anggaran Satker Direktorat meningkatkan ketelitian dan tentang Tata Cara Pembayaran
Sejarah (189647) Nomor kecermatan dalam Dalam Rangka Pelaksanaan
1865/E5.6/KU/2019 tanggal 21 Agustus memeriksa dokumen APBN
2019 sebesar Rp.573.025.000,- tidak Permohonan Dana TUP.
menggunakan tandatangan basah
melainkan dari cetakkan /scan.
4. ADK PMRT Berdasarkan Monitoring data OMSPAN Agar KPPN melaku kan S-5495/PB.1/2018 tanggal 13 Seksi MSKI
sampai dengan bulan Oktober 2019 masih pembersihan terhadap ADK Juli 2018 hal Penjelasan Lebih Seksi Pencairan
terdapat 5 (lima) Invoice hasil konversi yang PMRT yang tidak akan lanjut Pelaksanaan Dana
belum diproses di SPAN (ADK PMRT). diproses di SPAN dengan Pemantauan Pengendalian
bermohon ke SITP untuk Intern di Lingkungan Ditjen
dilakukan penghapusan Perbendaharaan.
terhadap ADK PMRT
tersebut, untuk akhir tahun
anggaran penghapusan

