Page 20 - Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta

KPPN sebagai satker hendaknya menjadi contoh atau role model bagi
Kementerian/ Lembaga dalam pengelolaan keuangannya. Pejabat
perbendaharaan di KPPN hendaknya
mempedomani peraturan dan mengimplementasikannya lebih baik dari Satker
Kementerian/ Lembaga yang lain. KPPN dalam melaksanakan fungsi Pelayanan
Perbendaharaan, berkoordinasi dengan satker dalam hal penyelesaian Pakta
Integritas Eksternal serta melakukan pemantauan pelaksanaan Kode Etik di kantor
masing-masing.

2. Rekomendasi untuk Kanwil Direktorat Jenderal PerbendaharaanProvinsi DKI
Jakarta

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap implementasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan kepatuhan satker dalam melaksanakannya
sesuai peraturan yang telah dilaksanakan oleh KPPN. Sebagai salah satu tugas
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina dan supervisor bagi KPPN di
lingkup wilayah kerjanya, Kanwil Ditjen Perbedaharaan diharapkan memberikan
masukan yang lebih komprehensif dan mudah diaplikasikan oleh KPPN. Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta melakukan analisa terhadap laporan
KPPN. Hasil analisa dimaksud digunakan untuk reviu pelaksanaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga di wilayah kerjanya. Berkoordinasi dengan
pimpinan satker yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan anggaran.
Sehingga, diperoleh jalan keluar yang baik demi kemajuan bersama baik itu pada
Kementerian Negara/Lembaga dan juga Kementerian Keuangan c.q Ditjen
Perbendaharaan

3. Masukan untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Melakukan review atas SOP (Standar Operating Procedure) agar sejalan dengan
aplikasi dan proses bisnis yang berjalan yang berorientasi pada kemajuan
teknologi. Memberikan payung hukum yang tepat terhadap semua kegiatan yang
berdampak bagi keluar masuknya keuangan negara. Peraturan yang mendasari
setidaknya diiringi dengan reward dan punishment bagi Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga yang sering tidak patuh terhadap peraturan pelaksanaan
anggaran.

Menyiapkan tools yang tepat baik berupa aplikasi yang mempermudah kinerja
pegawai juga bagi satker, dan melakukan penyempurnaan tools yang sudah ada,
serta pemenuhan peralatan pendukung kinerja KPPN seperti peremajaan
komputer, penyediaan printer dan scanner yang baik serta sarana pendukung
lainnya guna meningkatkan kinerja pelayanan.

Simplifikasi pada proses bisnis, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan hendaknya
menguji kembali keefektifan dan keefesiensian SOP pada KPPN. Penelaahan
yang akurat, akan menghasilkan output yang baik bagi semua.