Page 1 - Memo X

Dua Item Usulan Pemkab

Diakomodir Dalam Mediasi

Oleh Pemprov Jatim

MemoX Jember - Pembahasan kedua
belah pihak antara Bupati dengan
DPRD Jember akhirnya secara final
menghasilkan kesepakatan dalam pen-
ganggaran KUA-PPAS APBD 2018.
Pembahasan tersebut difasilitasi oleh
Suprianto, Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Pemerintah
Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai
pimpinan rapat terbatas dan tertutup di
Jember, Rabu (21/2/2018) malam, di

salah satu coffe shop di Jember. Lang-
kah tersebut juga merupakan tindak lan-
jut dari pertemuan sehari sebelumnya
atas undangan Gubernur Jatim Soekar-
wo, Forkopimda Pemprov Jatim dengan
Forkopimda Jember di Gedung Grahadi
Surabaya.

Ada dua poin terpenting yang telah disepakati oleh Bupati dengan DPRD Jember yakni soal KUA-PPAS APBD 2018

pada penganggaran untuk anggaran Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) senilai Rp 25 miliar pada Dinas
Pendidikan dan anggaran pengadaan makanan dan minuman (mamin) senilai Rp 17 miliar pada Bagian Umum Pemkab Jember.

“Pertama soal mamin, semula dipandang besar. Sebenarnya itu tidak besar, itu dari OPD-OPD yang ada mamin terus di-
tarik pada bagian umum. Jadi ketika ada acara besar bupati, maka anggaran diambil dari situ, jadi itu sudah tidak ada masalah,”
terang Suprianto.

Selanjutnya untuk anggaran kesejahteraan GTT-PTT tetap diakomodir dan disepakati untuk kenaikan honornya, namun ti-
dak perlu lagi menambah anggaran. “Tapi sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang ada di eksekutif. Ada yang idle terhadap
data. Jadi datanya belum valid,” ujarnya. Selanjutnya, setelah nanti data GTT-PTT divalidkan, ternyata ada ruang anggaran untuk
sekian ribu orang di eksekutif yang faktanya masih bisa dimaksimalkan. “Bisa nanti GTT dapat sekitar maksimal Rp 1.400.000.

Itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi anggaran disana bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan GTT,” ujarnya. Dia juga menambah-
kan, untuk anggaran GTT tidak perlu ada penambahan lagi, karena memang sudah ada pos anggaran di ekse-
kutif yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan keinginan eksekutif dan legislatif dalam proses menambah
kesejahteraan bagi GTT-PTT yang sebelumnya ada yang menerima honor kecil Rp 300 ribu.

Dalam pertemuan di sebuah tempat tersebut juga disaksikan pimpinan Komi-
si A DPRD Jatim Miftahul Ulum, Kabiro Hukum Pemprov Jatim Hi- mawan Estu
Bagijo. Sedangkan dari Pimpinan DPRD Jember hadir yakni Ayub Ju- naedi, Yuli
Priyanto, Ni Nyoman Martini. Pihak Pemkab Jember yang hadir yak- ni Kepala

Bapekab Ahmad Fauzi, Kabag Hukum Ratno Sembodo dan Kepala In- spektorat Joko
Santoso. Nampak pula Dandim 0824 Jember serta Kasi Datun Kejari Jem- ber.
"Pertemuan malam ini saya kira sangat baik sekali. Saya selaku pimpinan rapat,
jangan dianggap saya menghakimi, namun saya sebagai fasilitator, penengah sehingga bisa ketemu.
Jadi, ketika ada bottle neck, bisa kita carikan solusinya,” katanya. Bottle neck atau hambatan pelik
yang dimaksud Suprianto itu yakni soal miss data atau ada data yang salah dan kemudian akan ada
perbaikan dalam Peraturan Bupati APBD 2018 tersebut sesuai dengan data yang valid.
“Jadi, itu tadi sudah. Kesepakatan tadi tinggal dituangkan dalam KUA-
PPAS kemudian ke dalam APBD 2018. Tidak ada teng- gat
waktu, saya kira ada kewajiban moral agar itu segera
diselesaikan,” ujarnya. Dengan kata lain, kemacetan

pembahasan KUA-PPAS telah usai, dan disepakati
bahwa tidak ada pergeseran usulan anggaran yang
disampaikan pihak eksekutif, yakni untuk angga-
ran mamin di Bagian Umum senilai 17 milyar bisa
diaplikasikan ke dalam pembahasan RAPBD, dan
keinginan DPRD Jember untuk menambah insen-
tif GTT dan PTT, bisa terakomodasi tanpa harus
menambah pos anggaran lagi.
Tidak ada konfirmasi kepada pihak legislatif

ataupub eksekutif, karena Suprianto adalah juru
bicara yang ditunjuk untuk memberikan ket-
erangan resmi atas hasil pertemuan tersebut.
(ren/min)