Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 16 September 2019

OPINI

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 02

Menyoal Dewan Pengawas KPK

Penulis: Suparji Achmad (Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia)

PRESIDEN Joko Widodo sudah menandatangani proportionality. baga penegak hukum dan pem-
Kemudian substansi soal
Surat Presiden (Surpres) Revisi Undang-Undang surat penghentian penyidikan berantasan korupsi, termasuk
KPK, harus mendukung ter-
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak (SP3) juga menjadi perhatian wujudnya kesejahteraan rakyat
Pidana Korupsi (RUU KPK) ke DPR RI. Artinya, publik. DPR mengusulkan dan tidak dijadikan sebagai
Presiden Jokowi menyetujui pembahasan revisi UU agar mekanisme SP3 diterap- sarana mobilitas politik, sosial,
kan dalam kerja KPK. KPK
ataupun ekonomi.
KPK yang dinilai kalangan pegiat antikorupsi akan diberikan wewenang untuk Dalam rangka mendukung
melemahkan KPK. menghentikan penyidikan jika upaya pencegahan dan pember-
penyidikan dan penuntutan ti-
antasan tindak pidana korupsi
dak selesai dalam jangka waktu telah dibentuk KPK. Lembaga
Dalam surpres, Presiden pun lembaga yang tidak bisa paling lama 1 tahun. Dalam ini mempunyai tugas dan we-
Jokowi menugaskan Menteri diawasi di negara demokrasi rangka transparansi, penghen- wenang dalam pencegahan dan
Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Indonesia. tian penyidikan dan penuntu- pemberantasan tindak pidana
(Menkum dan HAM), Yasonna Keberadaan Dewan Penga- tan tersebut harus dilaporkan korupsi, dalam melaksanakan
Laoly, dan Menteri Pendaya- was pun bukan hal yang tabu kepada Dewan Pengawas serta tugas dan wewenangnya bersi-
gunaan Aparatur Negara dan bagi lembaga yang memiliki diumumkan kepada publik. fat independen dan bebas dari
Reformasi Birokrasi (Menpan wewenang khusus, seperti hal- Melakukan penghentian pe- kekuasaan mana pun.
dan Rebiro), Syafruddin, untuk nya Kompolnas sebagai penga- nyidikan dan penuntutan bu- KPK dibentuk dengan tujuan
mewakili pemerintah dalam was kepolisian, Bawas Mahka- kan berarti penegak hukum meningkatkan perjuangan pem-
pembahasan revisi undang- mah Agung sebagai pengawas tidak serius dalam menyele- berantasan korupsi di Tanah
undang tersebut. Mahkamah Agung, Komisi saikan berbagai kasus tindak Air. Namun, upaya tersebut
Setiap rencana revisi UU KPK Kejaksaan sebagai pengawas pidana korupsi. Sebaliknya, sering kali terhambat karena
mencuat selalu menjadi perha- Kejaksaan Agung. SP3 mendorong KPK untuk fenomena klasik, salah satunya
tian publik. Terjadi polarisasi di Semestinya publik mema- fokus dalam menyelesaikan kurangnya koordinasi anta-
masyarakat antara yang mendu- hami urgensi pembentukan kasus korupsi karena diberi- rinstitusi pemerintahan dan
kung dan menolak revisi terse- Dewan Pengawas KPK. Pimpi- kan tenggat waktu. Selain itu, penegak hukum.
but. Dari keseluruhan 70 pasal nan serta pegawai KPK pun SP3 merupakan instrumen Kelemahan tersebut perlu
di dalam draf revisi UU KPK, tak semestinya khawatir untuk untuk memulihkan martabat diperbaiki dan dilakukan pem-
terdapat satu poin usulan yang diawasi. Yang perlu sama-sama tersangka bila KPK ternyata benahan melalui perubahan UU
menuai pro-kontra, yakni soal dipikirkan ke depannya ialah memang tidak memiliki cukup KPK sehingga KPK dapat lebih
pembentukan Dewan Penga- bagaimana Dewan Pengawas bukti untuk meneruskan kasus optimal dalam pencegahan dan
was KPK. Dewan Pengawas ini itu berjalan dengan independen ke tingkat selanjutnya. pemberantasan korupsi.
nantinya terdiri atas lima orang dan kredibel. Perubahan UU KPK bukan
yang dipilih melalui mekanisme Keberanian dan tekad kuat saja urusan formal hukum,
Panitia Seleksi (Pansel), kemu- Substansi lain Tindak pidana korupsi masuk melainkan harus dijadikan
dian diserahkan ke Presiden, Selain tentang Dewan Penga- kategori kejahatan luar biasa momentum untuk mengoreksi
dan ditetapkan DPR. was, substansi lain yang men- yang dapat merugikan kehidu- secara menyeluruh kelemahan-
Dijelaskan dalam Pasal 37 A jadi perhatian publik, ada be- pan berbangsa dan bernegara kelemahan KPK dan sekaligus
ayat 1 draf revisi UU KPK bahwa berapa hal. Salah satunya soal karena merusak dan merugi- mengembalikan KPK kepada
dewan pengawas bertugas men- independensi KPK. Secara fi- kan sendi-sendi kehidupan ‘khitahnya’, yaitu sebagai pen-
gawasi pelaksanaan tugas dan losofi s cabang kekuasaan negara, bermasyarakat, berbangsa, dan egak hukum dan pemberan-
wewenang KPK. Sementara itu, kedudukan KPK merupakan bernegara. tasan korupsi yang bertugas
Pasal 37 A ayat (2) menyatakan lembaga penegak hukum yang Korupsi telah menyebabkan melakukan koordinasi, super-
dewan pengawas ialah lem- berada pada cabang kekuasaan merosotnya kewibawaan nega- visi, penyelidikan, penyidikan,
baga nonstruktural yang dalam eksekutif atau pemerintahan ra, ketidak percayaan masyara- penuntutan, pencegahan tindak
melaksanakan tugas dan we- dan bersifat independen dalam kat pada institusi publik dan pidana korupsi.
wenangnya bersifat mandiri. melaksanakan tugas dan we- melemahnya sendi-sendi per- KPK sering kali terjebak
Dalam menentukan kebi- wenangnya. Revisi UU KPK dini- ekonomian nasional. Fenomena dalam politik pencitraan dan si-
jakan pembentukan Dewan lai akan mengusik independensi korupsi di negara ini memang buk melakukan hal-hal yang bu-
Pengawas, tentunya harus dili- KPK, baik dari adanya dewan sangat mengkhawatirkan. Dibu- kan menjadi kewenangannya.
hat apakah kebijakan tersebut pengawas, penyadapan, status tuhkan keberanian dan tekad Sikap tersebut tidak seharus-
dapat memberikan manfaat pegawai KPK, maupun SP3. yang sangat kuat untuk mem- nya ditunjukkan KPK sebagai
lebih banyak atau tidak. Usulan Namun, tugas penegakan basmi praktik korupsi yang lembaga untuk memberantas
pembentukan Dewan Pengawas hukum perlu dibagi secara telah mengakar dan dipraktik- korupsi. Oleh karena itu, harus
dianggap akan melemahkan proporsional dengan lembaga kan oknum-oknum di hampir ada pengawasan kepada KPK.
KPK karena menambah rentang penegak hukum lainnya melalui ILUSTRASI seluruh institusi birokrasi dan Pimpinan KPK harus mampu
birokrasi sehingga menurunkan koordinasi yang dilaksanakan aparat hukum. melepaskan diri dari berbagai
semangat pemberantasan ko- sesuai dengan hukum acara yang tidak sehat di antara in- untuk melakukan penyadapan. tindakan yang mengurangi Konstitusi memang tidak intervensi politis dalam penan-
rupsi. Namun, dilihat dari sisi pidana yang berlaku di Indone- stansi penegak hukum. Izin paling lama terbit 1 x 24 hak asasi manusia, tapi tetap satu pun secara eksplisit me- ganan suatu kasus. KPK harus
positifnya, Dewan Pengawas sia. Fungsi KPK sebagai trigger Substansi lainnya ialah men- jam sejak permohonan diterima. dipergunakan aparat penegak nyebutkan kata korupsi, apa- menjaga independensinya dari
akan menguatkan kinerja KPK mechanism harus dilakukan yoal pembatasan penyadapan. Tugas dan wewenang KPK hukum sebagai salah satu in- lagi semangat pemberantasan pengaruh kepentingan kelom-
karena jika diawasi KPK akan melalui hubungan koordinasi Dalam revisi UU KPK, DPR terkait dengan tindakan pe- strumen upaya paksa dengan korupsi. Namun, korupsi men- pok tertentu. Dalam menjalank-
kerja lebih profesional dan dan sinkronisasi yang berjalan mengusulkan agar penyadapan nyadapan melalui revisi UU pertimbangan kebutuhan untuk jadi salah satu persoalan pent- an tugas dan wewenangnya,
lebih hati-hati. Selain itu, perlu dengan baik di antara sesama yang dilakukan KPK melalui KPK sebenarnya sudah sesuai penegakan hukum. Penyadapan ing yang mengganggu jalannya KPK harus berasaskan pada
dipahami bahwa pengawasan penegak hukum. Hubungan mekanisme Dewan Pengawas dengan hak asasi manusia dan sebagai bentuk upaya paksa pemeritahan dan tercapainya kepastian hukum, keterbukaan,
terhadap KPK memang diper- yang kurang harmonis hanya KPK. Artinya, KPK perlu men- tuntutan penegakan hukum. Itu harus menerapkan prinsip le- tujuan-tujuan bernegara. Oleh akuntabilitas, kepentingan
lukan karena tidak ada satu akan menimbulkan persaingan gantongi izin Dewan Pengawas karena penyadapan merupakan gitimate aim, necessity, dan karena itu, keberadaan lem- umum, dan proporsionalitas.

Bersama Perangi Pembakar Hutan

Penulis: Egy Massadiah ( Pegiat Budaya, Wartawan Senior)

KEBAKARAN hutan laksana 90%. Tidak mengherankan, jika gabungan Harvard Univer- pada 2015 sebesar US$16,1 terjadi, Presiden Jair Bolsonaro Yang tak kalah penting koordinator dengan wakil dari
sekeping uang logam. Satu sisi yang tersaji kemudian ialah habis sity dan Columbia University miliar. Malapetaka asap juga mendapat tekanan hebat dari menggelindingkan gerakan unsur TNI dan Polri.
menampakkan wajah geram kebakaran hutan, terbitlah lahan memublikasikan kajian dam- menerobos Singapura, Brunei dalam negeri maupun interna- mengubah perilaku manusia, Satgas ini setidaknya me-
dan amarah yang berkobar- dan kebun. Fenomena itu bahkan pak kesehatan bencana keba- Darussalam, Malaysia, dan sional. Ia bahkan telah memecat dimulai dari aparat TNI-Polri, miliki tiga pembagian utama.
kobar. Sisi yang lain menam- bisa disebut sebagai pola. karan hutan dan gambut pada Thailand. Sudah selayaknya, pejabat yang bertanggung jawab gubernur, bupati, camat, hingga Pertama, bidang pencegahan
pakkan seringai wajah culas, Untuk dan atas nama gen- negara-negara di Asia. Kajian riset-riset seperti yang dilakukan atas pengelolaan hutan. kepala desa. Dekati dan bantu yang bertugas sosialisasi dan
serta tepuk dada bangga yang erasi penerus, selayaknya kita berjudul Fires, Smoke Exposure, Harvard dan Colombia Univer- Kabar lain datang dari negeri perekonomian masyarakat. Satu mengubah perilaku masyara-
bukan pada tempatnya. berdiri tegak pada posisi yang and Public Health: An Integra- sity ditingkatkan ke riset serta tetangga, Thailand. Ribuan contoh di Desa Meranti, Riau. kat. Bagian kedua pemadaman,
Begitulah pada galibnya, menentang. Untuk dan atas tive Framework to Maximize kajian sosiologis dan antrop- hektare lahan hutan di Thailand Dulu daerah ini dikenal sebagai bertugas menyiapkan peralatan
peran protagonis prolingkun- nama legacy bagi anak cucu, Health Benefi ts from Peatland ologis. Sebuah riset bagaimana Selatan terbakar. Wilayah yang ‘pengekspor asap’. Kini, mereka pemadaman, termasuk mobil-
gan hidup dan antagonis sang kita harus berdiri tegak pada Restoration, dipublikasikan 24 mengubah perilaku manusia terbakar tidak hanya hutan, teta- berhasil mengekspor sagu. isasi pemadaman di darat dan
perusak dan pembabat hutan, posisi memerangi segala praktik Juli 2019 di jurnal internasional yang merusak alam, termasuk pi juga area pertanian. Sejak 29 Cara lain, patut ditiru upaya melakukan water bombing. Ba-
hidup berdampingan. Sebuah pembakaran hutan secara ilegal Geohealth. pembakar hutan. Juli 2019, kebakaran telah meng- Portugal mencegah kebakaran gian ketiga bidang penegakan
fenomena yang terjadi tidak saja dan semena-mena. Menurut peneliti Harvard Kebakaran mancanegara hancurkan 2.319 hektare hutan hutan dengan biaya murah: hukum. Bagian ini bertugas
pada kasus kebakaran hutan Jika Bung Karno mengatakan, University, Tina Liu, jika pen- Tidak hanya Indonesia, ke- dan lahan pertanian di Pa Phru Kambing! Benar, masyarakat menangkap, menindak pelaku,
dan lahan di Indonesia, tetapi kita harus hidup di taman sarin- gendalian kebakaran hutan bakaran hutan dengan segala Kuan Kreng dan sekitarnya. Di pedalaman diberi kambing peli- menghukum (baik perorangan
juga kasus sama di negara- ya dunia, Indonesia harus men- tidak maksimal, dalam jangka konsekuensi buruknya juga reruntuhan, pejabat militer dan haraan. Kambing-kambing itu maupun korporasi).
negara lain. jadi bagian dari bangsa-banga panjang kematian dini yang membuat negara-negara lain hutan menemukan bahan-bahan akan memakan semak-semak Pihak perguruan tinggi beri-
Dalam berbagai publikasi kita lain memerangi kebakaran hu- ditimbulkan dapat mencapai menjerit. Di Spanyol, misal- yang mereka curigai digunakan maupun rumput kering yang kut akademisinya wajib men-
membaca keterangan Kepala tan. Karenanya, kita pun pri- angka 36 ribu jiwa per tahun nya, kasus terbaru terbakarnya untuk menyalakan api. rentan terbakar. gambil peran melakukan kajian
Badan Nasional Penanggulan- hatin dengan kasus kebakaran di seluruh wilayah terdampak Gran Canaria yang disebut Alhasil, sanksi tegas ialah Melihat fenomena kebakaran sosiologi dan antropologi terkait
gan Bencana (BNPB), Doni Mo- hutan di Amazon, Brasil. Juga selama 2020 hingga 2030. Dari sebagai ‘tragedi lingkungan’. keniscayaan yang harus diper- hutan dan lahan (karhutla), dengan perilaku manusia mem-
nardo, ihwal kebakaran hutan. di Siberia, Spanyol, Thailand, angka tersebut, 92% kasus kema- Tak kurang dari 9.000 penduduk juangkan. Pihak korporasi yang bebannya tak mungkin dipikul bakar lahan dan hutan, disesuai-
Bukan sekali-dua kali dia dan banyak negara lain. Tak tian dini diperkirakan terjadi di mengungsi. terbukti melakukan aksi pem- semata-mata oleh BNPB, teta- kan kondisi daerah masing-
melansir pernyataan bahwa ka- pelak, sikap warga dunia pun Indonesia, 7% di Malaysia, dan Kabar tak sedap datang dari bakaran, misalnya, harus mem- pi gotong royong pemerintah masing: Apa penyebab perilaku
sus kebakaran hutan di Indonesia satu-dalam-kata: Perangi pem- 1% di Singapura. Brasil. Hutan Amazon yang bayar biaya water bombing atau membentuk Satgas Karhutla lin- manusia itu dan bagaimana
99% akibat perilaku manusia. bakaran hutan! Jaga alam (agar) Kebakaran hutan dan lahan dibanggakan dunia, tercatat pemadaman api menggunakan tas kementerian. Menko Polhu- mengubahnya. Ancamannya
Terbanyak ialah manusia yang alam jaga kita. juga menggerus aktivitas per- sudah mengalami 72.843 kasus helikopter, kepada negara. Jika kam, Menko PMK, dan Menko permanen, maka solusinya juga
dibayar. Angkanya mencapai Baru-baru ini, tim penelitan ekonomian. Jumlah kerugian kebakaran. Atas kasus yang perlu, dicabut izin korporasinya. Perekonomian berperan sebagai harus permanen.

PALANGKA POSTALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
P
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)