Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 16 Mei 2020
P. 2

OPINI








                SABTU, 16 MEI 2020                                                                                                                                                                     2




                              EDITORIAL                                 Palu MK atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020



                    Tunda Kehamilan                                                                                             ATANG IRAWAN

                                                                                                                           Pengamat Hukum Tata Negara
                    BAGI pasangan yang baru menikah, kehamilan menjadi
                   sebuah moment yang didambakan. Bahkan banyak pasan-         PERSIDANGAN
                   gan yang memutuskan langsung program kehamilan, pasca
                   menikah. Tidak hanya pasangan baru, banyak pasangan      pengujian Peraturan
                   yang tentunya ingin mempunyai tambahan anak. Kehadi-   Pemerintah Pengganti
                   ran anak dianggap sebagai pelengkap kehadiran keluarga.     Undang-Undang
                    Semua pasangan pastinya ingin punya anak. Proses
                   kehamilan segera didapatkan, meski isteri baru selesai   (Perppu) di Mahkamah
                   melahirkan satu tahun lalu. Kebahagiaan memiliki anak me-  Konstitusi (MK) selalu
                   lebihi dari segalanya. Tidak heran, kelahiran anak menjadi   dinanti para penggiat
                   moment yang paling ditunggu seluruh pasangan di dunia.     hukum, meskipun
                   Memang mendapatkan anak, tidak mudah.
                    Ada proses yang dilalui. Proses kehamilan isteri selama   pengujian Perppu oleh
                   sembilan bulan lebih. Persalinan ketika usia kehamilan   MK bukanlah hal baru.
                   sudah masuk proses kelahiran. Biasanya proses kelahiran     MK telah menguji
                   dilakukan banyak pasangan di rumah bidan, klinik, atau
                   rumah sakit. Karena tidak semua orang bisa melakukan        8 Perppu dari 27
                   proses kelahiran sendiri, tanpa adanya bantuan bidan,   permohonan (dengan
                   atau dokter.                                           beberapa permohonan
                    Rumitnya proses kelahiran kadang mengharuskan isteri
                   harus dirujuk ke rumah sakit. Resiko akan kematian ibu   yang sama), dan telah
                   dan anak menghantui. Melahirkan di rumah sakit memang   melahirkan 12 putusan.
                   sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan bagi banyak pasan-
                   gan bisa memilih, apakah melahirkan secara normal atau
                   operasi ceasar.                                              EMP ERHATI-
                    Itu terjadi ketika tiga bulan yang lalu. Pada masa seka-
                                                                                KAN  putusan
                   rang, siapa yang berani ke rumah sakit. Mendengarnya saja   M MK atas pengujian
                   sudah menyeramkan. Bukan karena angker. Tapi rumah   Perppu, belum satu pun per-
                   sakit menjadi sebuah lokasi terpapar coronavirus desease   mohonan yang dikabulkan
                   2019 (covid-19). Virus yang sudah merenggut jutaan jiwa   MK, baik secara keseluruhan                                                                               ILUSTRASI - waspada.co.id.
                   di seluruh dunia.                                    maupun sebagian.        mohonan terhadap pengujian   kehilangan objek permohonan,   atau dibagi-bagi?    tilah Perppu. Namun, dalam
                    Virus yang sangat mudah menular. Kontak fi sik me-
                                                                                                                                                        Kedua, makna MK menguji
                                                                          Beberapa klasifikasi pu-
                   mungkinkan virus berpindah tempat dan melakukan      tusan  MK,  yakni,  pertama   pernah diajukan dalam perkara   karena Perppu yang sedang diuji   UU terhadap UUD adalah men-  Pasal 22 UUD 1945 dikenal
                                                                                                                           oleh MK telah berubah menjadi
                                                                                                lain dan telah diputus oleh MK.
                                                                                                                                                                                 isilah peraturan pemerintah
                   inkubasi. Akhirnya setiap orang berpotensi tertular virus   menyatakan permohonan   Hal itu antara lain pada Putusan   UU tentang Penetapan Perppu   guji secara vertikal. Namun   sebagai pengganti  UU.  Den-
                   yang pertama ditemukan di Wuhan, China. Banyaknya    tidak dapat diterima. Karena,   Nomor 91/PUU-XI/2013, terha-  Nomor 1 Tahun 2020 menjadi   dalam putusan MK Nomor 138/  gan demikian kedudukannya
                   pasien yang terinfeksi membuat rumah sakit menjadi lokasi   pemohon tidak mememuhi   dap pengujian Perppu Nomor 1   UU.            PUU-VII/2009, MK mendasarkan   adalah Peraturan Pemerintah
                   terpapar virus.                                      syarat kedudukan hu-    Tahun 2013 tentang Perubahan   Meskipun MK berwenang   pada pengujian horizontal. Dise-  sebagai pengganti UU. Jika di-
                    Setiap orang yang datang langsung ditangani sesuai
                   protokol covid-19. Itu untuk menghindari penyebaran yang   kum, sebagaimana dalam   Kedua atas UU Nomor 24 Tahun   menguji Perppu atas tafsirnya,   butkan bahwa MK berwenang   hubungkan dengan Pasal 5 ayat
                                                                                                                                                                                 (2) UUD 1945, bahwa Presiden
                                                                                                                                                      menguji Perppu dengan alasan
                                                                                                                           dan telah berulang kali melaku-
                                                                                                2003 tentang MK. Karena MK
                                                                        Putusan MK Nomor 138/
                   semakin massif. Ketika rumah sakit sudah menjadi daerah   PUU-VII/2009  yang men-  mendasarkan pada Pasal 60 ayat   kan pengujian terhadap Perppu.   kedudukan yang sama antara UU   menetapkan Peraturan Pemer-
                   terpapar, bagaimana pasien yang lain. Tentunya sangat   guji Perppu Nomor 4 Tahun   (1) UU MK yang menyatakan,   Namun, wewenang tersebut se-  dan Perppu sebagaimana dise-  intah untuk menjalankan UU
                   rawan terpapar. Bahkan ibu hamil yang ingin melahirkan   2009 tentang Perubahan Atas   terhadap materi muatan ayat,   cara gramatikal tidak ditemukan   butkan dalam UU Nomor 10 Ta-  sebagaimana mestinya, maka
                   di rumah sakit, menjadi rawan terpapar.              Komisi Pemberantasan Tin-  pasal, dan/atau bagian dalam   dalam Pasal 24C  UUD 1945, yang   hun 2004 Tentang Pembentukan   Peraturan Pemerintah (PP) se-
                    Tidak heran, pemerintah sekarang gencar menyerukan
                   penundaan kehamilan bagi seluruh pasangan. Alasannya,   dak Pidana Korupsi.  UU yang telah diuji, tidak dapat   pada prinsipnya MK diberikan   Peraturan Perundang-undangan.  harusnya merupakan pendel-
                                                                                                                                                        Ketiga, bagaimana jika DPR
                                                                                                                           kewenangan secara limitatif.
                                                                                                dimohonkan pengujian kembali.
                                                                                                                                                                                 egasian dari UU. Namun dalam
                                                                          Kedua, MK menilai per-
                   untuk menghindari penyebaran covid-19 melalui proses   mohonan telah kehilangan   Keempat, permohonan din-  Salah satunya adalah menguji   tetap mendasarkan pada pan-  Pasal 22 UUD 1945 menyatakan
                   persalinan di rumah sakit. Memang ada anggapan persali-  objek permohonan. Sehing-  yatakan gugur, karena MK telah   UU terhadap UUD.  dangannya, bahwa DPR yang   PP sebagai pengganti UU.
                   nan tidak perlu di rumah sakit. Bisa dengan bidan, atau   ga, kedudukan hukum dan   memanggil pemohon secara pat-                  secara tegas diberikan wewenang   Keenam, Pasal 22 ayat 2 UUD
                   klinik bersalin.                                     pokok permohonan tidak   ut, namun pemohon tidak hadir   Perbedaan Pandangan  untuk memberikan persetujuan   1945 menyebutkan bahwa
                    Tetapi yang tidak pernah disadari, bidan dan dokter yang
                                                                                                                             Dengan demikian, pengu-
                   menangani tetap berjibaku di rumah sakit. Mereka bertu-  perlu lagi dipertimbangkan,   dalam persidangan MK. Putusan   jian Perppu dalam diskursus   terhadap Perppu oleh UUD (con-  Peraturan Pemerintah itu ha-
                                                                                                                                                                                 rus mendapat persetujuan DPR
                                                                                                itu seperti dalam perkara  Nomor
                                                                                                                                                      stitutionally entrusted power),
                                                                        karena Perppu tersebut sudah
                   gas di rumah sakit melayani pasien, meski tidak langsung   diterima dalam rapat pari-  128/PUU-XII/2014.  akademik masih mengundang   maka akan berakibat terjadinya   dalam persidangan yang beri-
                   bersentuhan dengan pasien covid-19. Artinya ada resiko   purna DPR dan disahkan se-  Berkaca dari berbagai putu-  perbedaan pandangan. Beber-  Sengketa Kewenangan Lembaga   kut. Maka makna persetujuan
                   penularan covid-19 melalui dokter atau bidan yang menan-  bagai UU selama berlangsung   san MK atas pengujian Perppu,   apa hal yang menjadi perde-  Negara (SKLN). Sesuai Pasal 24C   seharusnya memperhatikan
                   gani persalinan.                                     proses persidangan di MK.  maka MK dalam menguji Perppu   batan itu, pertama, MK menafsir   UUD 1945 MK diberi wewenang   Pasal 20 UUD 1945. Sehingga,
                    Kampanye penundaan kehamilan mengacu pada rentan
                                                                          Putusan itu terdapat pada
                   dan turunnya imunitas ibu hamil. Resiko keguguran lebih   putusan MK Nomor 91/PUU-  Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi   wewenangnya dalam rangka   untuk memutus sengketa ke-  pembahasan tentang persetu-
                                                                                                menyatakan permohonan tidak
                                                                                                                                                      wenangan lembaga negara yang
                                                                                                                           menguji Perppu akan beririsan
                                                                                                                                                                                 juan Perppu dilaksanakan se-
                   tinggi, dokter atau bidan tidak menerima rujukan dan virus   XI/2013 atas permohonan   dapat diterima, sebagaimana   dengan kewenangan DPR seb-  kewenangannya diberikan oleh   rupa dengan pembahasan UU
                   korona mengancam kecacatan pada janin. Meski belum   menguji Perppu Nomor 1 Ta-  dijelaskan dalam putusan MK   agaimana dimaksud dalam Pasal   UUD. Tentunya, MK tidak dapat   (Pembahasan tingkat I dan II).
                   ada teori atau penelitian yang mengungkapkan pengaruh   hun 2013 tentang Perubahan   pada klasifi kasi kedua di atas,   22 ayat (2) UUD 1945, bahwa   menjadi pemohon atas dirinya   Dari beberapa potensi masalah
                   covid-19 pada janin.                                 Kedua tentang MK. Hal ini   karena Perppu Nomor 1 Tahun   Peraturan Pemerintah itu ha-  dalam SKLN.      konstitusional tersebut di atas,
                    Selama pandemi diusahakan ibu hamil tidak stress.
                                                                                                                                                        Keempat, apakah Perppu
                   Menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi obat yang   sama dengan perkara Nomor   2020 tentang Kebijakan Keuan-  rus mendapat persetujuan DPR   yang dianggap bertentangan   maka sebaiknya Badan Kajian
                                                                                                                           dalam persidangan berikut.
                                                                        92/PUU-XI/2013. Putusan
                                                                                                gan Negara dan Stabilitas Sistem
                                                                                                                                                                                 MPR melakukan kajian terkait
                   dianjurkan dan asupan vitamin. Tetap memperhatikan   MK serupa juga terjadi atas   Keuangan untuk Penanganan   Bagaimana jika MK me-  dengan UUD baik secara keselu-  kedudukan Perppu, dan ke-
                   protokol covid-19, supaya terhindar korona. Namun bagi   pengujian atas 8 permohonan   Pandemi Covid-19, dan atau   nyatakan Perppu bertentangan   ruhan atau hanya sebatas pasal-  wenangan MK dalam menguji
                   yang belum terlanjur hamil, sebaiknya menunda. Karena   terhadap Perppu Nomor 1   dalam Rangka Menghadapi An-  dengan UUD 1945, apakah seka-  pasalnya, dapat dikatakan ber-  Perppu.
                   kehamilan masa pandemi banyak tantangan dan resiko.   Tahun 2014 tentang Pemili-  caman yang Membahayakan Per-  ligus menghilangkan wewenang   tentangan dengan hukum, pa-  Apakah perlu secara tegas
                   Itu sangat membahayakan bagi kesehatan ibu dan janin.*
                                                                        han Gubernur, Bupati, dan   ekonomian Nasional, dan atau   DPR sebagaimana dimaksud?   dahal UUD merupakan sumber   diatur bahwa MK berwenang
                                                                        Walikota, dan perubahan atas   Stabilitas Sistem Keuangan, telah   Bagaimana jika yang dibatal-  hukum? Jika dianggap berten-  menguji UU/peraturan perun-
                                                                        UU Nomor 23 Tahun 2014   disetujui, dibahas dan disepakati   kan hanya pasal atau beberapa   tangan dengan hukum, apakah   dang-undangan sederajat terha-
                                                                        tentang Pemerintahan Dae-  DPR dalam rapat Banggar yang   pasal, padahal DPR diberikan   dapat disamakan dengan syarat   dap UUD? Apakah tepat istilah
                    P
                    PALANGKA     POSTALANGKA     POST                   rah, sehingga permohonan   digelar Senin (4/5) malam.  wewenang memberikan per-  pemakzulan terhadap Presiden   peraturan pemerintah sebagai
                                                                                                  Dapat dipastikan akan ditetap-
                                                                                                                                                      sebagaimana dimaksud dalam
                                                                                                                                                                                 pengganti UU? Sementara pasal
                                                                                                                           setujuan terhadap Perppu secara
                                                                        tidak dapat diterima.
                                                                          Ketiga, MK menilai permo-  kan dalam Rapat Paripurna   komprehensif, dan merupakan   Pasal 7A UUD 1945.  5 ayat (2) UUD 1945 meletakkan
                     Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya  honan tidak dapat diterima   DPR pada tanggal 12 Mei 2020.   kewenangan DPR secara orisinil   Kelima, secara gramatikal,   PP dalam rangka menjalankan
                          Penerbit : PT Media Palangka Pambelum         dengan pertimbangan, per-  Dengan demikian pemohon telah   yang tidak dapat didelegasikan   UUD 1945 tidak mengenal is-  UU. (*)
                            Terbit Pertama : 15 November 2001
                        SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-
                          15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001             Akselerasi Pendidikan 4.0 dalam Masa Covid-19
                   Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto
                    Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin                                                        Benny D Setianto
                           Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani                                                           Dosen Unika Soegijapranata, Semarang
                                   Ombudsman : -
                                                                            ENGANGKATAN Pak       ga, berapa banyak, kapan harus   dunia nyaman untuk menjadi   fl eksikan apa yang terjadi dalam   pengajar  hanya  sekadar me-
                             Redaktur Pelaksana : Agustinus Djatta          Nadiem Makarim menjadi   diproduksi dan kapan harus   lembaga yang masih menjalank-  kurun waktu satu-dua bulan   minta peserta didik untuk bela-
                              Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera     PMenteri Pendidikan dan    dikirimkan kepada konsumen   an bisnisnya sebagaimana bi-  terakhir ini.       jar sendiri dengan diberi beban
                              Seventin Guspatmi, Rangga Andika         Kebudayaan memunculkan ban-  sudah tidak lagi dikendalikan   asanya (business as usual). *Ada   Ada dua unsur utama ketika   tugas yang luar biasa banyaknya
                       Assisten Redaktur : Adik Sigit Permana, Bella Rhomadani  yak seloroh tentang bagaimana   manusia. Tetapi, sudah diserah-  banyak alasan yang sebenarnya   model pendidikan secara umum   (kuantitatif). Atau, yang secara
                                                                       nantinya dunia Pendidikan akan   kan kepada mekanisme kecer-  mencerminkan ketakutan untuk   akan dilaksanakan. Pertama,   kualitatif bahkan tenaga pendi-
                      Reporter Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry   digiring ke arah serba online   dasan buatan.  menghadapi perubahan model   terkait dengan konten atau isi.   diknya belum tentu mengetahui
                      Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, M Riduan Noor, Agus   (daring-dalam jaringan). Hal   Model bisnis untuk memban-  pendidikan, terutama atas in-  Kedua, berhubungan dengan   jawaban detailnya.
                           Priyono, Ghorby, M Anshari, Adventino Budi.  itu semakin dipertegas dengan   gun infrastruktur besarbesaran   fi ltrasi dari teknologi informasi.   bagaimana isi itu akan disam-  Catatan akhir Covid-19 me-
                                                                       gebrakan untuk Merdeka Bela-  secara mandiri telah diubah   Pertemuan tatap muka menjadi   paikan kepada peserta didik.   mang memaksa dunia pendidi-
                              Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi      jar, yang masih banyak memun-  dengan model crowd sourcing   keharusan bagi proses peminda-  Gabungan dari keduanya ini   kan untuk menggunakan sara-
                                  Sukamara : Fahriansyah               culkan perdebatan di sana-sini.  (diserahkan kepada mekanisme   han nilai kepada anak didik dan   akan menentukan pedagogi apa   na-sarana komunikasi dengan
                              Sampit : Sumiati, Na  ri, Prasgiantoro     Namun, tampaknya perde-  ketersediaan dari berbagai sum-  bukan sekadar pengetahuan.  yang akan diterapkan.  teknologi informasi yang ada.
                       Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy Mansyur Huda  batan yang mungkin akan   ber) yang hanya perlu dibuatkan   Itu salah satu alasan utama   Tenaga pendidik yang masih   Namun, yang banyak terjadi,
                                 Kasongan : Khairul Saleh              berkepanjangan itu segera ter-  jaringannya saja.    yang terjadi. Padahal, ada ban-  mengandalkan konten yang   tenaga pendidik baru berusaha
                                 Kuala Kurun : Anthoneal               henti karena keterpaksaan untuk   Setiap sumber akan mencari   yak keluhan juga kelas-kelas   sama dengan yang didapatkan   memindahkan kelas di dalam
                                  Pulang Pisau : Asprianta             melakukan pembelajaran daring   dituntun kecerdasan buatannya   yang kosong karena dosennya   pada saat mereka sendiri men-  ruangan ke dalam ruang-ruang
                                 Muara Teweh : Agus Sidik              sudah harus terjadi. Pandemi   untuk bisa bekerja sama mencip-  lebih sering terlibat kepada ke-  jadi peserta didik tentu akan   virtual, tanpa mengubah peda-
                                   Puruk Cahu : Trisno                 covid-19, memaksa belajar dari   takan dan memenuhi kebutuhan   giatan penelitian atau menjadi   sangat kesulitan menjalankan   gogi yang ada.
                                    Buntok : Sintha                    rumah menjadi keniscayaan   secara tepat guna dan tepat   narasumber di luar kampusnya.  proses pendidikan saat ini, apa-  Konsekuensinya, tekanan
                                   Tamiang Layang : -                  saat ini.                  waktu. Model bisnis berubah   Belum lagi kenyataan bahwa   lagi di masa covid-19.  yang diterima siswa ketika be-
                           Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati  Terlepas dari keterhenyakan   total karenanya, dan berubah   memang dosennya tidak mam-  Keleluasaan peserta didik   rada dalam sekat ruang yang
                                    Pangkalan Bun : -                  banyak pihak karena kenis-  dalam waktu yang cepat.  pu mengimbangi kecepatan   untuk bisa melakukan pencar-  sama dengan guru/ dosennya,
                                                                       cayaan itu berlangsung secara                        teknologi informasi itu sendiri.   ian sumber informasi yang lebih   tidak lagi berfungsi. *Demikian
                              Manager Produksi : Junaidi E  endi       mendadak dan tiba-tiba, serta   Pendidikan 4.0       Ditambah dengan keengganan   baru dengan memanfaatkan   juga dengan pusat perhatian
                    Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes,   ketidaksiapan infrastruktur   Sekalipun bukan bagian dari   untuk mengembangkan diri.   jaringan internet akan membuat   tenaga pendidikan dalam sekat
                      Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan Ismail, Gabriella Ois   yang ada di Indonesia, tulisan   industri dalam artian memiliki   Sehingga, masih memosisikan   tenaga pengajar kehilangan   kelas juga kehilangan kekuatan-
                                 Meysiana, Dean Valentino.             ini akan menunjukkan sisi lain   motif utama untuk meningkat-  diri sebagai sumber pengeta-  posisi sebagai pusat perhatian   nya. Yang terjadi dalam masa
                                                                       dari keniscayaan pembelajaran   kan profit, tetapi pendidikan   huan yang benar di dalam kelas   apalagi pusat pengetahuan. Ter-  pandemik covid-19 ini belum
                        Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang  daring ini.              sedikit banyak harus bisa juga   yang  diampunya. Akibatnya,   lebih ketika prosesnya dilaku-  mendorong terjadi perubah-
                       Marketing Iklan Jakarta : Maya, Rahmad (08514680512)                       mengikuti perubahan model bis-  mahasiswa menjadi produk   kan secara mandiri di rumah,   an model bisnis pendidikan.
                               Account Executive : Meilisa Bela        Perubahan Model Bisnis     nis yang terjadi di dunia industri.  penghapal atas kalimat sakti   semakin kehilanganlah pamor   *Tetapi, sekadar memindahkan
                              Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo            Meminjam pemaknaan Rev-   Penerapan Kerangka Kualifi -  yang harus diproduksi kembali   pengetahuan tenaga pendidikan   kejadian di ruang kelas yang
                                     HRD : Milna                       olusi  Industri 4.0, yang ter-  kasi Nasional Indonesia (KKNI)   secara persis di lembar-lembar   yang seperti itu.  bersekat ke dalam ruang virtual.
                                  Sta   IT : Joko Hariyadi             jadi tidak sekadar penyematan   yang  mendorong  perguruan   jawab ujian.        Metode monolog satu arah   Akibatnya, akselerasi pendidi-
                                                                       teknologi informasi, penggu-  tinggi untuk bisa semakin men-                    yang biasa dilakukan sebagai   kan 4.0 baru sekadar menengok
                      Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang   naan big data, dan pemanfaatan   ghubungkan dirinya dengan   Akselerasi Pendidikan karena   metode yang dikenal tenaga   dari jendela kelas. Dan belum
                     Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182)   kecerdasan buatan ke dalam du-  kebutuhan dunia industri men-  Covid-19?  pendidik dalam menyampaikan   menemukan perubahan model
                           Pangkalan Bun : Agency Ijai (08125092246    nia bisnis. Tetapi, lebih kepada   jadi contoh keniscayaan, bahwa   Lalu, apakah keterpaksaan   pengetahuannya. Dan, bahkan   pedagoginya yang selaras den-
                           Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).   terjadinya perubahan mendasar   pendidikan tidak bisa kalis atas   yang terjadi karena pandemik   marah kalau tidak diperhatikan   gan perubahan industri. Pan-
                                                                       atas model industri itu sendiri.   revolusi industri yang terjadi.  covid-19 yang menghilangkan   akan menjadi kehilangan daya   demik covid-19 hanya merun-
                           Percetakan : PT Media Palangka Pambelum     *Gerakan percepatan produksi   Terpisah dari upaya-upaya   tatap muka dalam ruangruang   tekannya ketika proses pembe-  tuhkan tembok kelas, tetapi
                       Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya  yang menandai terjadinya rev-  menyesuaikan kurikulum ke-  kelas mampu menjadi akselera-  lajaran tidak lagi disekat dalam   belum meruntuhkan tempurung
                             (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)    olusi industri 1.0, telah berkem-  pada standar KKNI, perguruan   tor pendidikan 4.0? *Pertanyaan   satu ruangan yang sama.  otak dengan pola pikir industri
                                                                       bang sedemikian rupa. Sehing-  tinggi masih belum beranjak dari   itu harus dijawab dengan mere-  Akibatnya, banyak tenaga   lama.(*)
   1   2   3   4   5   6   7