Page 71 - FIKIH_MA_KELAS X_KSKK_2020

b. Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya

3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan

7. Perindustrian

8. Pendapatan dan jasa
9. Rikaz.

Dalam Bab II ada beberapa poin penting:

Pasal 5:
a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS

b. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
c. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden
melalui Menteri.

Pasal 6:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan
zakat secara nasional.

Pasal 7:
a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS

menyelenggarakan fungsi
b) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

c) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

d) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
e) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

f) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama

dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada

Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

FIKIH X 59