Page 73 - e-Kliping Ketenagakerjaan 6 Desember 2018

Sembari menentukan langkah konkret dari pembangunan industri untuk penyandang
disabilitas, Agus mengaku Jokowi telah memerintahkan kementeriannya mencari
tanah yang sekiranya bisa digunakan.

"Kalau saja ada tanah yang idle, enggak harus besar. Sekitar 5 ribu meter persegi
sudah cukup," kata Agus Gumiwang.

Selain itu, Agus menekankan pemerintah juga akan mempersiapkan keahlian para
penyandang disabilitas itu lewat pelatihan di balai-balai yang berada di bawah
Kementerian Sosial. Menurutnya, koordinasi yang baik harus dilakukan agar
penyandang disabilitas kompeten saat masuk ke dunia industri.

Pabrik Khusus Disabilitas Sulit Terwujud
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda
menilai rencana pembuatan pabrik khusus disabilitas sulit diterapkan bila hanya
diinstruksikan Jokowi kepada Menteri Sosial. Sebab, kewajiban itu merupakan tugas
pokok Kementerian BUMN.

Nailul mengatakanyang lebih tepat dilakukan Kemensos adalah memberikan pelatihan
dan menjamin akses penyandang disabilitas ke sejumlah tempat kerja serta
pendidikan. Peran lainnya adalah mengadvokasi penyandang disabilitas memperoleh
fasilitas yang memadai supaya mereka bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.

Pendapat serupa dikemukakan Rusli Abdullah, peneliti Indef lainnya. Ia mengatakan
persoalan disabilitas memang menjadi ranah utama Kemensos, tetapi bukan berarti
kementerian yang dipimpin Agus Gumiwang itu dapat mewujudkannya dalam bentuk
pabrik khusus, seperti mimpi Jokowi.

Kalau pun rencana itu direalisasikan, Rusli menyebut Kemensos tidak bisa melakukan
sendiri. Mereka harus menggandeng Kementerian BUMN, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Perindustrian (Kemenprin).

"Enggak boleh [Kemensos membangun pabrik]. Kalau dia ingin membangun harus
ada partnership antara 4 kementerian. Jika tidak, itu enggak layak karena secara
institusional, dia [Kemensos] enggak punya kemampuan," kata Rusli.

Rusli menilai hal itu juga merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam
mengimplementasikan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (PDF).
Sebab, peraturan itu telah lama hadir untuk mendorong penyandang disabilitas dapat
diterima berdampingan dengan mereka yang "normal".

Regulasi itu, kata Rusli, juga mengharuskan setiap badan usaha, baik swasta maupun
BUMN memiliki kuota paling tidak 1 persen yang diperuntukkan khusus bagi
penyandang disabilitas yang memang memiliki kualifikasi.

Page 72 of 124.