Page 166 - E-KLIPING Kemnaker RI 191118

21. Kalimantan Selatan, sebesar Rp 2.651.781
22. Kalimantan Tengah, sebesar Rp 2.615.735
23. Kalimantan Timur, sebesar Rp 2.747.560
24. Kalimantan Utara, sebesar Rp 2.765.463

Wilayah Pulau Sulawesi
25. Gorontalo, sebesar Rp 2.384.020
26. Sulawesi Utara, sebesar Rp 3.051.076
27. Sulawesi Tengah, sebesar Rp 2.123.040
28. Sulawesi Tenggara, sebesar Rp 2.351.869
29. Sulawesi Selatan, sebesar Rp 2.860.382
30. Sulawesi Barat, sebesar Rp2.369.670

Wilayah Maluku dan Pulau Papua
31. Maluku, sebesar Rp 2.400.664
32. Papua, sebesar Rp 3.128.170
33. Papua Barat, sebesar Rp 2.881.160

Hal ini dirilis dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan per 15 Oktober 2018 yang
menyebut, berdasarkan pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) masih di bawah nilai KHL, wajib
menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada 2019.

Dilansir dari laman resmi Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan
angka kenaikan UMP 2019 yang prdictable akan membuat pengusaha dan dunia usaha
mudah menyusun rencana keuangan perusahaan.

"Sebab jika kenaikan upah tiba tiba melejit tanpa terkontrol dengan baik, maka akan
berdampak pada PHK dan sebagainya," ucap Hanif.

"Jadi win-win bagi dunia usaha," tambahnya.

Menurut Hanif, kenaikan UMP 2019 menjadi win-win bagi dunia kerja.

Yang artinya pekerja akan mengalami kenaikan signifikan karena berdasarkan angka
pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi sebagai instrumen untuk menghitung kenaikan
upah.

"Pekerja tak usah capek dan repot-repot, tak usah ribut, demo panas-panasan. Upahnya
dijamin naik dan naiknya juga signifikan," ujar Hanif.

"Ini artinya kenaikan upah jangan sampai menghambat mereka yang sedang mencari kerja.
Ini harus diperhatikan pemerintah," tambahnya.

(Tribunnews.com/Whiesa)

Page 165 of 189.