Page 179 - E-KLIPING Kemnaker RI 191118

Title SPSI INGIN UMK SEBESAR RP 1,9 JUTA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 16 November 2018
https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2018/11/16/103945/spsi-ingin- umk-sebesar-
Page/URL
rp-19-juta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

SPSI INGIN UMK SEBESAR RP 1,9 JUTA
Hanya, UMS ini biasanya diterapkan di kota/kota besar. "UMS ini sudah diterapkan di kota-
kota lain di Jawa Timur. Di Tuban sudah ada, angkanya lebih besar dibanding UMK.
Sayangnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum pernah membahas UMS,"
kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro Sugihanto kemarin
(15/11).

Menurut dia, penerapan UMS di Bojonegoro, perlu dibicarakan bersama. Alasannya, di Kota
Ledre ini terdapat beragam tambang migas. Dan, migas ini telah menyumbang 25 persen
produksi minyak nasional. Namun, tidak ada aturan terkait UMS tersebut.

Wacana penerapan UMS ini setelah Upah Minimal Kabupaten (UMK) 2019 naik Rp 138.000.
SPSI menilai kenaikan tersebut dianggap masih kurang tinggi. Hanya, keinginan menaikkan
itu terganjal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

UMK 2019 diusulkan Rp 1.858.000. Jumlah ini ada kenaikan Rp 138.000 dibanding UMK
2018 sebesar Rp 1.720.000. Saat ini, usulan UMK 2019 tersebut masih diajukan ke
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Sugihanto mengatakan, kehadiran PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu
kurang berpihak kepada para pekerja/buruh. Sebab, penentuan kenaikan UMK tidak
disesuaikan tiap kota. Namun secara nasional.

Ditambah lagi, guna menentukan kenaikan UMK juga sudah ada rumusnya. "Karena ada PP
Nomor 78 itu, kami sudah kesulitan untuk mengupayakan UMK bisa naik sedikit lagi.
Setidaknya tambah Rp 50 ribu lagi, jadi genap Rp 1,9 juta," ucapnya.

Dia mengatakan, kenaikan UMK dihitung berdasarkan upah minimum ditetapkan sama
dengan upah minimum tahun berjalan. Serta ditambah inflasi dan pertumbuhan produk
regional bruto (PDRB). Padahal, kalau dilihat dari perkembangan kebutuhan hidup layak
(KHL), tentunya masih sangat kurang.

Karena itu, SPSI akan berjuang sekuatnya untuk menghapus PP tersebut pada 2019. "Iya
kami akan kompak se-Indonesia mendesak untuk menghapus PP Nomor 78 itu, karena
kurang berpihak kepada kami," ujarnya.

Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Bojonegoro Sunaryo Abuma'in
mengatakan, belum ada keseimbangan antara UMK dan KHL. Dia menilai penentuan UMK
belum ada keberpihakannya kepada buruh. Namun kepada perusahaan.

"Tampak sekali pemerintahan itu keberpihakannya kepada perusahaan, buruh belum
mendapat kesejahteraan," ujarnya. Kenyataannya, imbuh dia, masih banyak juga
perusahaan yang menggaji pekerjanya di bawah UMR.

Page 178 of 189.