Page 16 - SKH Palangka Post Edisi 11 Agustus 2020

SELASA, 11 AGUSTUS 2020 16

Tidak Pakai Masker

Bisa Disanksi

PALANGKA RAYA, PPOST petugas medis, baik dokter,
Masih tingginya angka pasien perawat dan lainnya, yang ti-
virus korona atau Covid-19 di dak kenal lelah berupaya dan
Indonesia, termasuk di Kalteng, berusaha memberikan layanan
mengundang perhatian berb- kesehatan kepada pasien atau-
agai kalangan masyarakat. Salah pun masyarakat dengan segala
satunya politisi Fraksi NasDem resiko.
DPRD Kalimantan Tengah Toga juga memberikan sim-
(Kalteng), Toga Hamonangan patik dan rasa hormat kepada
Nadeak. masyarakat yang mau men-
Legislator muda ini berharap dengar iimbauan pemerintah
dan juga mengiimbau agar dengan disiplin menerapkan
masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama ini.
protokol kesehatan, utamanya Menurut Toga, masker
pakai masker, rajin cuci tan- merupakan alat penutup wa-
gan, menghindari berkerumun jah yang sangat penting di-
atau berkumpul terlalu banyak gunakan di tengah pandemi
orang, menjaga jarak dan men- Covid-19 ini sebagai pencega-
jaga kesehatan atau imun tubuh. han. Maka dari itu, masyarakat
Namun, apabila ada warga selalu diingatkan agar tetap
melanggar aturan protokol tertib menggunakan masker
kesehatan itu, misalnya, tidak di tempat umum.
memakai masker saat beper- Namun, penting juga bagi
gian, maka menurut Toga, bisa pemerintah daerah untuk
dikenai sanksi oleh pemer- mengeluarkan peraturan terkait
intah masing- penggunaan
masing daerah masker, terma-
dengan tujuan suk sanksinya.
untuk melind- Toga men-
ungi semua gatakan, den-
masyarakat. gan adanya
“Soal sanksi aturan seperti
pemerintah peraturan bu- TIM PANSUS - Tim panitia khusus (Pansus) Tata Batas DPRD Kalteng foto bersama di gedung dewan setempat sebelum bertolak ke Kabupaten Barito Timur, Senin (10/8). Foto: PPost/Arianata
pusat sudah pati (perbub)
memberikan atau peraturan
kewenangan wali kota (per-
bagi masing- wali) diharap- Pansus Tata Batas Turun
masing pemer- kan mampu
intah daerah. mengaw al
Artinya, ter- kedisiplinan
gantung dae- warga dalam
rah masing- Toga Hamonangan mengenakan ke Wilayah Bermasalah
masing. Kalau Nadeak masker.
pemerintah di “P erbup
daerah tersebut mau mener- ataupun Perwali itu nanti juga
apkan sanksi boleh-boleh saja. berisi tentang pedoman pelaksa-
Asalkan tetap pada koridor ke- naan new normal atau Adaptasi
wajaran. Artinya, untuk meng- Kebiasaan Baru (AKB) dalam PALANGKA RAYA, PPOST Politisi PDI Perjuangan Kalteng Disampaikan Freddy, belakangan rombongan Komisi I DPRD Kalsel
ingatkan dan mendisiplinkan rangka pencegahan dan pen- Tim panitia khusus (Pansus) Tata Batas Dewan Perwakilan Raky- ini mengatakan, Pansus tata batas ini Pemkab Bartim melayangkan gu- dan Pemprov Kalsel.
masyarakat,” katanya di gedung gendalian Covid-19. Saran saja DPRD Kalteng dan Pemkab Bartim gatan terkait hal itu. “Desa Dambung Karena di saat yang bersamaan,
DPRD Kalteng, Senin (10/08). untuk besaran sanksi atau ter- at Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kun- dan Tabalong (Kalsel) sangat pent- tersebut baru sekarang ini digugat rombongan Pemprov dan DPRD
Wakil rakyat asal pemilihan kait denda administratif bagi jungan lapangan menindaklanjuti persoalan tata batas wilayah ing untuk bersama-sama meninjau oleh Pemerintah Bartim ke Kemen- Kalsel juga melaksanakan kunjungan
Kalteng II meliputi Kabupaten warga yang tidak mengenakan dengan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (10/8). batas wilayah Kalteng-Kalsel yang terian Dalam Negeri (Kemendagri) ke batas wilayah yang bermasalah
Kotawaringin Timur dan Se- masker di tempat umum jangan bermasalah tersebut. agar dapat dikembalikan ke Bartim. tersebut.
ruyan ini tetap menyarankan tinggi. Misalnya saja sanksi sebe- “Tata batas yang bermasalah itu Karena secara historis, wilayah, “Dalam kunjungan ini nantinya
agar masing-masing orang sar Rp50 -Rp100 ribu. Itu sudah Ketua Pansus Tata Batas, Y Freddy “Kami dari tim Pansus tata batas, terletak di Desa Dambung. Seyog- etnis dan budaya, Desa Dambung kita secara bersamaan dengan kun-
memiliki kesadaran diri untuk cukup wajar,” jelasnya. Ering mengatakan, objek yang akan jajaran komisi I dan pihak terkait yanya desa tersebut masuk wilayah tersebut masuk wilayah Kalteng,” jungan dengan Komisi I DPRD Kalsel
bersama-sama mencegah pe- Menurut Toga, saksi juga ditinjau, yakni persoalan tata batas disana akan menggelar pertemuan. Bartim, tetapi pada saat penataan ucapnya. dan juga Pemerintah Provinsi (Pem-
nyebaran virus tersebut. tidak harus berupa uang, tapi di Kabupaten Barito Timur (Bartim) Bahkan kami upayakan sampai ke batas provinsi awal tahun 1980 lalu, Freddy yang juga Ketua Komisi prov) Kalsel. Nanti dilaksanakan
“Yang utama adalah kesada- juga bisa berupa saksi bentuk yang berbatasan dengan Kabupaten lokasi guna bersama-sama men- malah terlepas dari Kalteng dan I DPRD Kalteng ini mengatakan, pertemuan di kantor Pemkab Bartim.
ran diri masing-masing. Meng- lainnya. “Di beberapa provinsi Tabalong yang hingga saat ini belum cari menyelesaikan permasalah masuk ke wilayah Kabupaten Taba- dalam kunjungan ini pihaknya juga Tepatnya pada hari Selasa 11 Agustus
gunakan masker disamping sanksi dilakukan bermacam- tuntas. tersebut,” katanya. long,” jelas Freddy. akan bertemu langsung dengan 2020,” jelas Freddy. (art/P4)
melindungi diri, juga melind- macam. Ada sanksi push up,
ungi keluarga dan masyarakat,” sanksi KTP ditahan sementara
katanya. sambil mengambil masker dan Hak Wilayah Kalteng Harus Dipertahankan
Anggota Komisi I DPRD ada juga sanksi uang. Jadi, ter-
Kalteng ini juga memberi apr- gantung kebijakan pemerintah
esiasi kepada pemerintah pusat daerah masing-masing,” tam- PALANGKA RAYA, PPOST masuk Kalteng, maka desa itu harus wilayah, etnis dan budaya, Desa Dambung. Apalagi petauran daerah
hingga daerah serta segenap bahnya. (art/P4) Jajaran anggota tim panitia khusus terus kita pertahankan,” ucap Sirajul Dambung tersebut masuk wilayah (perda) tentang pembentukan desa,
(Pansus) tata batas DPRD Kalimantan Rahman, Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng,” ucapnya lagi. diantaranya Desa Dambung, masih
Tengah (Kalteng) mendorong pemer- Kalteng, Senin (10/8). Kalteng IV Kabupaten Barito Timur, sah dan berlaku. Demikian juga
Wakil rakyat asal pemilihan
Legislator Partai Keadilan Sejahtera
dengan Undang-Undang Nomor 5
intah provinsi dan kabupaten untuk
Tangani Kasus Karhutla terus berupa memperjuangkan hak (PKS) Kalteng ini mengatakan, bukti Barito Utara, Barito Selatan dan tahun 2002 terkait delapan kabupaten
dan fakta sejarahnya Desa Dambung
wilayah.
Murung Raya ini juga berharap
pemekaran di Kalteng.
“Pemerintah pusat juga harus me-
Termasuk, memperjuangkan hak
Pemerintah Jangan atas Desa Dambung di Kabupaten yang dulunya masuk Kalteng juga agar pemerintah pusat mengikuti lihat UU nomor 5 Tahun 2002 tentang
kaidah-kaidah tata batas dalam ke-
sudah cukup lama diketahui oleh se-
Barito Timur (Bartim). “Persoalan tata
tentuan yang berlaku, seperti sungai
pemekaran delapan kabupaten di
genap warga di daerah aliran sungai
Otoriter batas ini cukup lama. Karena adanya (DAS) Barito. maupun gunung dan tidak hanya Kalteng yang mana secara (yuridis)
Permendagri Nomor 40 tahun 2018
dulunya Desa Dambung masuk
“Adanya gugatan oleh Pemerintah
titik berpatokan pada titik koordinat
tentang tata batas Bartim dengan Kabupaten Bartim ke Kementerian yang ditarik lurus. menjadi bagian dari yang dituntut
PALANGKA RAYA, PPOST penting, tapi hanya bagi orang Tabalong Kalimantan Selatan, maka Dalam Negeri (Kemendagri) agar Menurut Sirajul, pemprov bersama Bartim, sehingga kami mengharap-
Legislator DPRD Kaliman- yang membakar tanpa men- ada satu desa yang hilang yakni dapat dikembalikan ke Bartim cu- Sirajul Rahman Pemkab Bartim harus terus mem- kan itu menjadi perhatian pemerintah
tan Tengah (Kalteng), HM gendepankan kearifan lokal. Desa Dambung. Desa itu dulunya kup beralasan, karena secara historis, perjuangkan batas wilayah Desa pusat,” jelas Sirajul. (art/P4)
Sriosako, mengharapkan “Masyarakat yang ingin
agar pemerintah dan juga benar-benar berkebun atau
aparat berwajib lebih selektif bertani, biasanya terlebih Penambahan Sekolah Baru Jadi Kebutuhan
dalam penanganan kasus dulu membersihkan lahan
kebakaran hutan dan lahan dengan ditebas dan ditebang
(karhutla) yang terjadi. pohonnya. Lalu dikumpul- PALANGKA RAYA, PPOST Hal itu sebagai upaya mendukung baru untuk tingkat SMA dan SMK. Mereka bahkan sudah siapkan la-
Ia mendukung upaya kan, dibuat sekat bakar dan Ketua Komisi III Dewan Per- kelancaran program pendidikan Jika pun ada pembangunan yang hannya, namun karena anggaran
pemerintah dan aparat pen- dijaga. Tapi, bagi yang mem- wakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib belajar 12 tahun,” kata Duwel dilakukan selama pun ini hanya me- tidak memadai, maka tidak bisa
egak hukum agar Kalteng bakar tidak melakukan hal Kalimantan Tengah (Kalteng), Du- di gedung DPRD Kalteng, kemarin. lalui dana pusat dalam hal ini Dana terealisasi,” kata Duwel.
bebas dari kabut asap, namun itu, tentunya wajib ditindak, wel Rawing mengatakan, dari hasil Dikatakan, fasilitas pendidikan Alokasi Khusus (DAK) untuk pem- Terkait kendala tersebut, ang-
diharapkan tidak sampai di- karena bisa merembet dan data statistik yang didapat, ternyata tingkat SMA dan SMK di provinsi bangunan dua SMK, yakni di Kumai, gota DPRD Kalteng dua periode
anggap otoriter oleh masyara- menimbulkan kebakaran partisipasi pendidikan masih sangat ini, tidak semuanya tersedia di Kabupaten Kotawaringin Barat dan di itu menyarankan, pemerintah
kat, khusus- yang besar,” perlu mendapatkan perhatian serius hingga ke pelosok. Alhasil, tidak Kalahien, Kabupaten Barito Selatan. kabupaten membangun sekolah
nya petani jelasnya. dari pemerintah provinsi. sedikit lulusan-lulusan SMP yang Duwel mengatakan, selain memang swasta melalui kerja sama dengan
ladang Menurut Partisipasi murni pendidikan di harus keluar dari daerahnya untuk kendala anggaran, yang dihadapi pihak yayasan. Meski cara ini
yang ada Sriosako, Kalteng hasil dari pendataan Badan melanjutkan pendidikan. Bahkan, pemerintah saat ini juga terkait jum- terbilang sulit dan rumit, namun
di wilayah penindakan Pusat Statistik (BPS) masih perlu akibat hal tersebut tidak jarang mem- lah tenaga pendidik. Sebab, ketika jika pemerintah punya skema
tersebut. hukum tentu peningkatan, karena fasilitas belajar buat sebagian lulusan SMP enggan pemerintah mampu membangun yang baik maka prosesnya bisa
“Say a bisa dilihat mengajar di tingkat SMA sederajat melanjutkan pendidikan. Duwel Rawing sebuah sekolah, maka masalah yang dilakukan.
mendukung dari aktivitas belum sepenuhnya merata. “Kalaupun ada SMA dan SMK, dihadapi selanjutnya bagaimana “Kalau gedung mungkin bisa
upaya pen- masyarakat “Melihat kondisi tersebut pem- biasanya satu sekolah itu banyak tan Bupati Katingan dua periode itu. menyiapkan sumber daya manusia pinjam atau bagaimana baiknya.
egakan hu- dalam mem- bangunan sekolah baru, khususnya muridnya, bahkan sulit untuk ter- Menurut Politikus PDI Perjuangan yang ditempatkan di sekolah tersebut. Jika sudah berjalan lama, maka
kum, kepada bersihkan tingkat SMA menjadi tuntutan uta- tampung. Ini juga menjadi masalah itu, selama empat tahun terakhir “Hampir semua kabupaten tiap bisa dikembangkan lagi,” jelas
siapapun lahan. Pada ma yang harus dipenuhi pemerintah. yang menjadi perhatian,” kata man- sangat minim pembangunan sekolah tahun mengusulkan sekolah baru. Duwel. (P4)
yang terbuk- um um nya
ti membakar masyarakat Berdayakan Masyarakat Lokal
lahan den- di desa bi-
gan semba- asanya mem-
rangan. Na- HM Sriosako bersihkan PALANGKA RAYA, PPOST melakukan impor pangan dari luar Hanya saja, Rusita meminta, Airlangga Hartarto, program lum-
mun, pemer- lahan untuk Wakil rakyat asal pemilihan adalah hal yang aneh. Dipilihnya pemerintah pusat memberdayakan bung ketahanan pangan nasional
intah dan aparat hukum berkebun dan bertani dan Kalteng V meliputi Kabupaten Pu- Kapuas dan Pulang Pisau sebagai dulu masyarakat di daerah setempat di Kalimantan Tengah akan dikem-
tentu bisa melihat niat dan tidak sampai ratusan hektar. lang Pisau dan Kapuas, Rusita Irma, lumbung ketahanan pangan nasi- sebelum memasukkan transmigran. bangkan dengan metode kawasan
fakta lapangan. Kalau hanya Paling beberapa puluh meter menilai proyek ketahanan pangan di onal sungguh sangat tepat. Pasalnya, bisa menjadi masalah di ekonomi khusus.
beberapa meter dibakar un- dan itu juga hanya untuk eks PLG sangat baik. Apalagi masyarakat Kalteng ini masa yang akan datang. “Lahan yang akan dijadikan ka-
tuk bertani atau berladang kebutuhan sandang-pangan. Srikandi Fraksi Partai Kebang- kebanyakan adalah petani. Ma- “Jangan sampai masyarakat di wasan lumbung ketahanan pangan
dan masih dalam batas ke- “Kami harapkan ada tol- kitan Bangsa (PKB) Dewan Per- syarakatnya banyak yang tinggal di Kalteng jadi penonton saja,” katanya nasional seluas 30 ribu hektare yang
wajaran, tentunya harus ada eransi bagi yang benar- wakilan Rakyat Daerah (DPRD) pedesaan dibanding di perkotaan. kepada wartawan di gedung DPRD berada di Kapuas dan Pulang Pisau.
toleransi, sehingga jangan benar ingin bertani dan Kalimantan Tengah (Kalteng) ini Karena itu, untuk memakmurkan Kalteng, kemarin. Sisanya akan dikembangkan pada
pemerintah dan aparat di- berkebun. Apalagi sudah mengatakan, lahan di eks PLG itu anak bangsa, maka seharusnya Tahap awal program lumbung ke- tahap berikutnya, yakni 2021 dan
anggap otoriter kepada ma- adanya Perda Penanggun- memang seharusnya digarap lagi, pemerintah peduli dengan perta- tahanan pangan nasional di Kapuas 2022,” katanya.
syarakat,” jelasnya di DPRD langan Bencana. Sekali lagi karena memang asalnya untuk pro- nian. dan Pulang Pisau akan digarap Airlangga berharap, program
Kalteng, kemarin. kalau ingin menindak pem- gram sejuta hektar lahan pertanian Terlebih saat ini, kondisi di masa lahan seluas 30 ribu hektare. Pro- yang dikembangkan saat ini akan
Legislator Komisi II DPRD bakaran lahan terlebih da- sebelumnya. . pandemi import bahan pangan Hj Rusita Irma gram itu sudah diakomodasi dalam menjadikan Kalimantan Tengah se-
Kalteng ini mengatakan, me- hulu dilihat dari niatnya,” Menurut Irma, Indonesia adalah menjadi terganggu. Karena itu, diakan lumbung pangan untuk APBN 2020. Menurut Menteri bagai penyangga ketahanan pangan
mang penindakan cukup katanya. (art/P4) negara agraris. Jika selama ini selalu sudah selayaknya negara menye- negeri sendiri. Koordinator Bidang Perekonomian nasional. (P4)