Page 21 - PENYUSUNAN APBD 2019 BERBASIS VALUE FOR MONEY
P. 21

KEMENTERIAN DALAM NEGERI




                                     HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN








         1. Penyesuaian tahapan dan jadwal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan Peraturan Menteri

              Dalam Negeri Nomor 22 Tahun2018 tentangPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2019;

         2. Penegasan 5 (lima) prioritas program pembangunan nasional Tahun 2019 yang akan dituangkan dalam RKP Tahun

              2019;

         3. Pengaturan penyusunan RKPD bagi daerah dengan KDH baru yang belum memiliki RPJMD/yang melaksanakan


              Pilkada 2018;

         4. Penegasan batas waktu pengambilan keputusan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yaitu 60

              (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada

              DPRD;

         5. Pengaturankebijakandanatransfer Tahun Anggaran 2019:

               a. MengantisipasiDAU dan Dana Otonomi Khusus yang bersifat dinamis;

               b. Usulan DAK by system aplikasi (KRISNA);

               c. Transfer DAK by performance/capian kinerja;

               d. DBH-CHT dan pajak rokok mendukung JKN.

                                                                                                                                                                                            21
   16   17   18   19   20   21   22   23