Page 21 - PENYUSUNAN APBD 2019 BERBASIS VALUE FOR MONEY
P. 21
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
1. Penyesuaian tahapan dan jadwal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun2018 tentangPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2019;
2. Penegasan 5 (lima) prioritas program pembangunan nasional Tahun 2019 yang akan dituangkan dalam RKP Tahun
2019;
3. Pengaturan penyusunan RKPD bagi daerah dengan KDH baru yang belum memiliki RPJMD/yang melaksanakan
Pilkada 2018;
4. Penegasan batas waktu pengambilan keputusan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yaitu 60
(enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada
DPRD;
5. Pengaturankebijakandanatransfer Tahun Anggaran 2019:
a. MengantisipasiDAU dan Dana Otonomi Khusus yang bersifat dinamis;
b. Usulan DAK by system aplikasi (KRISNA);
c. Transfer DAK by performance/capian kinerja;
d. DBH-CHT dan pajak rokok mendukung JKN.
21