Page 33 - modul fixx
P. 33

BAB III
                                                 PAJAK PENJUALAN ATAS
                                                    BARANG MEWAH




                                     STIMULATION


               Bagi wajib pajak yang merupakan pebisnis ataupun seorang pengusaha, tentu mengenal istilah

               PPnBM. Berbeda dengan PPN, pada PPnBM pengenaan pajak dikenai atas konsumsi barang
               yang tergolong mewah. Lalu pada maret 2021 pemerintah memberlakukan PPnBM mobil 0%

               kepada masyarakat atau dengan kata lain masyarakat bisa membeli mobil tanpa membayar
               pajak PPnBm. Jadi apa perbedaan yang spesifik antara PPN denga PPnBM? Lalu barang apa

               saja yang dikenai  PPnBM dan apa alasan pemerintah memberlakukan PPnBM 0%?




                                     IDENTIFIKASI MASALAH


               Setelah  mempelajari  e-modul  ini  maka  peserta  didik  diharapkan  mampu  memahami  dan
               memecahkan  masalah  tentang  apa  saja  objek  yang  digolongkan  barang  mewah,  tarif-tarif

               PPnBM,peraturan  PPnBM  0  %  untuk  modil  dan  mampu  menjelaskan  dan  melaksanakan
               pelunasan PPnBM serta menghitung PPnBM.


                                     PENGUMPULAN DATA


                   A.  Definisi
                       PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi BKP yang tergolong mewah, baik

                       yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor.
                       Karakteristik :

                          •  PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN

                          •  PPnBM  dikenakan  hanya  1  (satu)  kali  pada  waktu  penyerahan  BKP  yang
                              tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor

                              BKP yang tergolong mewah

                          •  PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM
                   B.  Objek BKP yang tergolong mewah, dengan kriteria :

                          •  barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;




                                                           29
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38