Page 39 - MODUL JADI
P. 39
2. PT. Utama melakukan penyerahan 100 kran air kepada PT Anugrah dengan nilai
penyerahan Rp.100.000.000,-. PT. Utama membuat faktur pajak atas penyerahan
tersebut namun tidak mencantumkan NPWP PT Angrah. Atas transaksi tersebut, maka
a. PT.Utama kran dapat dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP PPN, karena
membuat faktur pajak tidak lengkap.
b. PT.Utama Kran dapat dikenai sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari jumlah
PPN terutang karena membuat faktur pajak tidak lengkap
c. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak dapat dikreditkan oleh CV.Anugrah
d. Faktur pajak dianggap sah dan benar
3. Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak atas penyerahan Jasa
Angkutan Udara Dalam Negeri adalah
a. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (airway bill) atau delivery bill
b. Tiket pesawat terbang
c. Kuitansi yang dibuat oleh perusahaan agen penerbangan
d. Tidak ada jawaban yang benar
4. Atas setiap penjualan BKP secara kredit kepada pembeli yang tidak mempunyai
NPWP, setiap pengusaha kena pajak wajib
a. Menerbitkan Faktur Pajak pada akhir bulan penyerahan BKP
b. Menerbitkan Faktur Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah
bulan penyerahan BKP
c. Menerbitkan Faktur Pajak pada saat penyerahan BKP
d. Tidak ada jawaban yang benar
5. PT.Maju Jaya merupakan perusahaan penyediaan jasa pengiriman barang secara door
to door. Karena cukup panjangnya proses pengiriman barang di lapangan, penerbitan
tagihan PT. Maju Jaya dapat mencapai waktu hingga 2(dua) minggu sejak barang
sampai tujuan. Misalnya untuk pengiriman barang pada 29 Februari 2016, PT. Maju
Jaya baru menerbitkan tagihan pada 14 Maret 2016. Jika pembayaran Customer
dilakukan pada tanggal 20 Maret 2016, maka faktur Pajak atas penyerahan jasa
pengiriman barang tersebut wajib diterbitkan pada
a. Tanggal 29 Februari 2016
b. Tanggal 14 Maret 2016
c. Tanggal 20 Maret 2016
d. Tanggal 28 Februari 2016
32