Page 13 - SKH Palangka Post Edisi 13 Juni 2020

DPRD KOTA PALANGKA RAYA

SABTU, 13 JUNI 2020 13

Sistem PPDB Secara

Online Sudah Tepat

PALANGKA RAYA, PPOST
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya
telah menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SD dan SMP.
Wakil Ketua II Komisi C DPRD kota Palangka
Raya, Shopie Ariany mengatakan, sudah tepat
apabila penggunaan
sistem daring (online)
dilakukan dalam
penerimaan siswa
baru.
Terlebih, kondi-
si pandemi saat
ini mengharuskan
semua pihak untuk
mengurangi aktivitas
yang bersifat men-
gumpulkan massa
atau aktivitas di luar
rumah. Karenanya,
kemajuan teknologi
seperti sistem dar-
ing diyakininya men-
Shopie Ariany jadi pilihan dalam
menunjang segala
aktivitas di saat pandemi.
“Selama pandemi kegiatan belajar mengajar di
sekolah dan ujian juga telah menggunakan sistem Foto : Istimewa
online dari rumah. Begitupun dalam pelaksanaan FINALISASI-Pansus DPRD kota Palangka Raya melakukan rapat fi nalisasi pembahasan raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka
PPDB,” ujarnya, kemarin. Raya 2018-2023, kemarin.
Dengan sistem daring, para orang tua siswa tinggal
mengunduh maupun melakukan upload persyaratan
PPDB . Setiap sekolah juga sudah memiliki situs Finalisasi Raperda
maupun email masing-masing, maka semuanya bisa
berjalan lancar.
Namun terlepas dari itu, lanjut legislator Partai
Perindo ini, bagi siswa dan sekolah yang berada di
daerah pinggiran yang belum memungkinkan untuk
melakukan pendaftaran secara online, bisa mengam-
bil alternatif dengan pendaftaran konvensional. Perubahan RPJMD
Namun, tetap harus memperhatikan protokol kes-
ehatan dan membuat aturan agar tidak menimbulkan
penumpukan massa yang banyak.
“Terlepas sistem dalam PPDB ini diterapkan,
namun penyelenggaraan pendidikan jangan dulu PALANGKA RAYA, PPOST bahasan fi nalisasi. Alhamdulillah hal yang disesuasikan. Contohnya, Ditambahkan Subandi, dalam
melakukan aktivitas belajar di sekolah atau tatap proses pembahasan raperda RPJMD seperti penggabungan sejumlah RPJMD perubahan ini nantinya
muka, mengingat kondisi pandemi belum mereda,” Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini sudah selesai,” ungkapnya. organisasi perangkat daerah (OPD) juga memuat mengenai program
kata Shopie. (DPRD) kota Palangka Raya melaksanakan tahapan pemba- Dikatakan, pembahasan raperda yang dilakukan oleh pemerintah penanganan pasca Covid-19 pada
Sebagaimana diketahui, Kepala Disdik Kota hasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang peruba- RPJMD telah melalui proses pan- kota beberapa waktu. Salah sa- tahun 2021 mendatang.
Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah mengatakan, jang sejak Februari lalau. Diawali tunya, Dinas Pemuda dan Olah “Bagaimanapun penanganan
PPDB akan dilaksanakan pada tanggal 22 - 26 Juni han atas Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang rencana pemban- dengan pembahasan, kemudian Raga kini dilebur bersama Dinas dan perencanaan harus dimasuk-
untuk tahun ajaran 2020-2021. Khusus untuk PPDB gunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota setempat tahun konsultasi ke Pemerintah Provinsi Pariwisata. kan dalam program kerja pemer-
di tingkat SMP akan dilakukan secara online sama 2018-2023. Kalimantan Tengah (Kalteng) dan “Kita berusaha menyesuaikan intah kota dan juga masuk dalam
seperti yang diterapkan pada PPDB SMA dan untuk dilanjutkan pembahasan lagi hing- pula dengan aturan pusat, baik itu visi misi. Perubahan ini memang
PPDB tingkat SD akan dilakukan secara konvensional Ketua Pansus, Subandi, me- ang sidang paripurna DPRD kota ga selesai. peraturan menteri dalam negeri penting, namun tetap berpegang
namun dengan menerapkan protokol Covid-19 yang mimpin langsung rapat yang di- Palangka Raya, kemarin Perubahan RPJMD tersebut maupun peraturan pemerintah,” pada aturan pusat,” jelas Subandi.
berlaku. (fys/P4) hadiri mitra kerja Pansus di ru- “Rapat ini memasuki proses pem- penting dilakukan, karena banyak jelasnya. (fys/P4)

Nasib Pansus Covid-19 Ditangan Banmus

SAMPIT, PPOST masih punya harapan terhadap
Rapat usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) Covid para wakil rakyatnya akan mem-
perjuangkan hak-hak yang harus
-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten diterima oleh mereka” jelas Bima.
Kotawaringin Timur (Kotim), sepertinya semakin tidak ada Perlu digaris bawahi, lanjut
kejelasan. Bima, ide pembentukan Pansus
bukan untuk mencari-cari ke-
Pasalnya, Badan Musyawarah hadap keputusan ketua DPRD salahan dari pemerintah, tapi
(Bamus) DPRD belum memberi Kotim saat memimpin rapat lebih kepada untuk penyeimbang
sinyal bahwa pembahasan pem- paripurna usulan pembentukan kinerja Gugus Tugas percepatan
bentukan Pansus tersebut akan Pansus. Ketua DPRD dinilai tidak penanganan Covid-19 yang di
dijadwalkan kembali. memberi kesempatan pada ang- bentuk oleh lembaga eksekutif.
“Dinamika yang berkembang gota saat mengajukan interupsi “Jadi tidak perlu phobia yang
di dewan terkait adanya desakan yang hanya sekedar memberikan berlebihan. Kita tidak perlu lagi
dari 16 orang anggota untuk masukan melalui argumentasi memperdebatkan soal anggaran
membentuk Pansus, sebetulnya mengenai pembentukan Pansus. Pansus ada atau tidaknya. Yang
harus ditindaklanjuti oleh unsur “Padahal jika saja anggota jelas niatkan diri kita bekerja
pimpinan, namun sampai seka- diberikan kesempatan untuk untuk masyarakat Kotim sekali-
rang belum ada tanda-tandan- menyampaikan pendapat me- pun menggunakan dana pribadi.
ya,” kata Sekertaris Fraksi PKB, lalui pandangan positif terkait Jadi, saya pribadi mohon kesa-
Bima Santoso, saat dihubungi urgennya pembentukan Pansus, mpingkan kepentingan pribadi,
wartawan melalui WhatsApp, seharusnya sudah hari itu juga golongan terlebih lagi kelompok,
kemarin. sudah selesai. Tidak kembali lagi karna ini untuk kesejahteraan
Diketahui dari 40 anggota ke Banmus, karna akan mem- masyarakat,” ungkapnya.
dewan dari tujuh fraksi yang perlambat kinerja lembaga ini Ditambahkannya, fraksi PKB
ada di DPRD Kotim tercatat sendiri,” jelas Bima. akan selalu konsisten dengan
yang mendukung pembentukan Bima menjelaskan, saat ini sikap mengusul pembentukan
Pansus Covid -19. Tujuh fraksi masyarakat sudah gerah dengan Pansus, karena menjalankan
itu rinciannya 4 orang dari fraksi sejumlah pemberitaan mengenai aturan sesuai amanah dari UUD
PKB, fraksi PAN 6 orang dan bantuan pemerintah yang tidak dan juga PP Nomor 12 tahun 2018
fraksi Golkar 6 orang. tepat sasaran, kesalahan data, dan juga tata tertib (tatib) DPRD
Sementara fraksi yang sudah dan masih banyak lagi persoalan pasal 102.
menyatakan menolak terhadap yang lainnya yang tidak bisa “Karena itu, kami fraksi PKB
ide pembentukan Pansus terse- disebutkan satu persatu. sudah menyiapkan surat kepada
but pada rapat paripurna sebe- “Sebab itu dengan diben- ketua DPRD untuk segara men-
lumnya, yakni fraksi PDIP, Ger- tuknya pansus secara tidak gagendakan rapim membahas
indra dan Demokrat. Sedangkan langsung lembaga DPRD telah kelanjutan pembentukan Pansus,
fraksi NasDem masih belum menjawab semua pertanyaan sehingga bisa dijadwalkan kem- Foto: PPost/Emi
menentukan sikap. yang selama ini diharapkan ma- bali oleh Banmus,” kara Bima. PENYEIMBANG-Sekertaris Fraksi PKB DPRD Kotim, Bima Santoso mengatakan, ide pembentukan Pansus bukan untuk mencari-cari kesalahan dari pemerintah,
Bima mengaku kecewa ter- syarakat. Setidaknya masyarakat (emi/P4) tapi lebih kepada untuk penyeimbang kinerja Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 yang di bentuk oleh lembaga eksekutif.

80 Persen Perda Tidak Dilaksanakan

SAMPIT, PPOST di Kotim dianggap tidak maksi- dinasi bersama dengan Pemkab Rokok tidak bisa dilaksanakan gatakan belum ada perbup, se- Ary Dewar mengharapkan sia-sia.
Anggota Badan Pembentukan mal. Bahkan banyak perda yang Kotim, kemarin. dengan alasan tidak ada per- hingga mereka kesulitan untuk penerapan perda itu harus kon- “Muatan perda kita adalah
Peraturan Daerah (Bapemperda) tidak dilaksanakan di lapangan. Bahkan, Ary Dewar mengkri- aturan bupari (perbup) sebagai bekerja di lapangan. Kemudian sisten. Apalagi dalam peng- untuk kepentingan banyak orang
DPRD Kabupaten Kotawain- “Ada skeitar 80 persen perda tik sikap internal pemkab lintas petunjuk pelaksanaan. Semen- kontraproduktif juga dengan godokan perda DPRD bersama dan untuk ketertiban umum,
gin Timur (Kotim), Ary Dewar, kita yang sudah disahkan ber- satuna organisasi perangkaat tara di bagian hukum pemkab muncul pernyataan dari Ka- dengan pemkab juga harus sehingga ketika itu dilaksanakan,
mengkritik keras pemerintah sama itu tidak dilaksanakan oleh daerah (SOPD) yang dianggap menyatakan sudah menerbitkan bag Hukum Pemkab Kotim mengeluarkan biaya dan waktu. maka kita sudah mengingkari
kabupaten (pemkab). eksekutif. Ini sangat disesalkan tidak kompak. Pasalnya, seperti perbup. bahwasanya perda KTR sudah Jika produk itu tidak dilak- tujuan kita yang dipercayakan
Salah satunya lantaran pelak- oleh kami dari Bapemperda,” penerapan Perda Nomor 2 tahun “Jadi mana yang benar. Di ada perbup,” kata Ketua DPC sanakan, maka pekerjaan yang duduk di lembaga pemerintah-
sanaan peraturan daerah (perda) kata Ary Dewar saat rapat koor- 2018 tentang Kawasan Tanpa satu sisi Satpol PP Kotim men- Gerindra Kotim itu. sudah dilakukan akan berakhir an,” tandasnya. (emi/P4)