Page 17 - BULETIN_BAWASLU_KAB_PEKALONGAN_EDISI_1_TAHUN_2019

SALAM AWAS MENJAGA HAK PILIH DI HARI TERPILIH SALAM AWAS

terkait dengan tahapan demi menekan angka pelanggaran terus meningkat, sehingga
tahapan yang ada di Pemilu, Pemilu di wilayah Kabupaten jumlah pemantau Pemilu di
k e m u d i a n h a s i l d a r i Pekalongan. “ Ke depan kita Kabupaten Pekalongan akan
pemantauannya diakumulatif berharap bahwa kesadaran terus bertambah,” Pungkasnya []
dijadikan satu lalu diteruskan ke m a s y a r a k a t t e r h a d a p
Bawaslu” imbuhnya. pengawasan partisipatif akan
Mereka dilapangan akan
melakukan pengawasan dari
mulai pencoblosan hingga
penghitungan surat suara.
Wahyudi Sutrisno, Koodinator
Divisi Hukum dan Data Informasi
Bawaslu Kabupaten Pekalongan
mengapresiasi adanya pemantau
p e m i l u o l e h m a h a s i s wa .
“Bawaslu Kabupaten Pekalongan
memang menghimbau agar
masyarakat lebih aktif dalam
pengawasan partisipatif salah
satunya dengan menjadi
pemantau pemilu, Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017
Bawaslu memberi wewenang
akreditasi kepada pemantau
pemilu yang sebelumnya
merupakan kewenangan KPU,”
BERSAMA PEMANTAU ungkap Wahyudi. Ia berharap
bahwa kehadiran Pemantau
Pemilu sebagai salah satu mitra
strategis dan bagian dari
AWASI PEMILU pengawasan partisipatif dapat

Persyaratan bagi Pemantau Pemilu

Dasar Hukum Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu
ebanyak 250 (dua ratus lima Muhammadiyah (IMM) Jawa Tengah
puluh) orang, yang tergabung Badrun Nuri mengatakan “Di Jawa
Kordiv Hukum Data 1. Pemantau Pemilu harus memenuhi a. mempunyai kompetensi dan pengalaman
Sdalam Ikatan Mahasiswa Tengah ini kalau kemudian mengacu
Informasi, Wahyudi persyaratan: sebagai Pemantau Pemilu di negara lain,
Muhamadiyah (IMM) se-eks kepada jumlah kader di Jawa Tengah
Sutrisno, menjadi a. berbadan hukum yang terdaftar pada yang dibuktikan dengan surat pernyataan
k a r e s i d e n a n P e k a l o n g a n itu sekitar ada 10.000 kader,yang
pembicara pada pemerintah atau pemerintah daerah; dari organisasi pemantau yang
mendapatkan pembekalan dari kemudian tersebar di seluruh
acara Diskusi Publik Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa b. bersifat independen; bersangkutan atau dari pemerintah
dan Pembekalan Pembekalan yang diberikan terkait Tengah, tapi kemudian untuk di c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan negara lain tempat yang bersangkutan
Pemantau Pemilu dengan partisipasi masyarakat dalam Karesidenan Pekalongan itu sendiri d. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu pernah melakukan pemantauan;
yang digelar oleh kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran ada 500an kader yang tersebar di Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota b. memperoleh visa untuk menjadi
Ikatan Mahasiswa pemilu dan politik uang. Acara Kabupaten Pekalongan, Kota sesuai dengan cakupan wilayah Pemantau Pemilu dari perwakilan
Muhammadiyah d i l a k s a n a k a n d i S t i k e s Pekalongan, Kabupaten Batang pemantauannya. Republik Indonesia di luar negeri; dan
(IMM), (13/04/2019) Muhammadiyah Pekajangan diikuti sampai ke Kabupaten Brebes”. 2. Bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri selain c. memenuhi tata cara melakukan
oleh anggota IMM yang tersebar di Ketika ditanya mengenai tugas memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pemantauan sesuai dengan ketentuan
sepanjang Pantura mulai dari Batang IMM menjadi pemantau pemilu, pada poin (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, peraturan perundang-undangan.
hingga Brebes. Badrun Nuri menjelaskan “Tugas IMM harus memenuhi persyaratan:
Ketua DPD Ikatan Mahasiswa sendiri yaitu melakukan pemantauan

EDISI 01 | 2019
14 EDISI 01 | 2019 BAWASLU KAB. PEKALONGAN 15
BAWASLU KAB. PEKALONGAN