Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2019
P. 62
tentang pembinaan kesadaran bela negara bagi PMI.
"Kita harus bergerak cepat, melakukan koordinasi dan memutuskan untuk
memberikan wawasan kebangsaan dan ideologi kepada para calon pekerja migran
kita, sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri, "kata Menaker Ida.
"Harapannya tentu ketika berangkat, pekerja migran kita sudah benar-benar
memahami arti penting ideologi pancasila serta nilai persatuan dan kesatuan bangsa
sehingga mencegah maraknya isu radikalisme," kata Menaker Ida.
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan pihak
Kementerian Pertahanan mendukung kerja sama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan terkait pembinaan kesadaran bela negara bagi PMI.
"Nanti kita matangkan konsepnya pelatihan bela negara buat calon PMI. Kita akan
buat kurikulum bela negara bagi PMI. Kita harapkan bisa dimulai pada awal 2020,"
kata Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono.
Duta Pariwisata
Dalam kesempatan ini Menaker Ida juga berharap pekerja migran Indonesia dapat
menjadi duta pariwisata yang mampu mempromosikan destinasi wisata dan
keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa dan tanah air tercinta pada saat
mereka berada di luar negeri.
Selain itu, Ida mengatakan, PMI sebagai duta wisata yang dapat memperkenalkan
pariwisata Indonesia dan objek-objek wisata prioritas di Indonesia. Untuk itu, ia
meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak.
"Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat vital. Semua pihak mempunyai
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebelum
bekerja adalah tanggung jawab bersama dimulai dari pemerintah desa, pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat," kata Ida.
"Tanpa keberadaan yang optimal dari pemerintah daerah, proses penyiapan dan
pelatihan anak-anak kita ini akan jauh dari standar yang diharapkan. Oleh
karenanya, mohon juga dukungan dari para kepala desa, camat, para bupati,
walikota dan gubernur," pungkasnya.
Menaker Ida juga menjelaskan pelayanan penempatan dan pelindungan harus
dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, karena itu pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk
Pekerja Migran Indonesia menjadi hal penting dan utama.
Sampai saat ini, (tahun 2019) sudah mendirikan 41 LTSA di kantong-kantong
Pekerja Migran Indonesia, dan tahun 2020 rencananya akan membangun 4 titik lagi.
Page 61 of 82.
