Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2019
P. 2

Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan

                                                23 Desember 2019


                                                       Berita Terbaru
                                 80
                                 70
                                 60
                                                         Positif; 74
                                 50
                                 40
                                 30
                                 20
                                                                      Negatif; 4
                                 10
                                  0
                                               Positif                 Negatif


                                                  NEWSTREND

                                   REVISI UU KETENAGAKERJAAN TERGANJAL PROTES
                 Judul          :
                                   BURUH

                 Sentimen       :  Positif



               RINGKASAN

               Keinginan pemerintah merevisi UU Nomor 13 tahun 2003, dan PP Nomor 78 tahun
               2015 masih mengalami ganjalan. Pemerintah belum menemukan aturan yang pas
               yang  tidak  memicu  protes  buruh.  Padahal  revisi  dua  beleid  ini  akan  dimasukkan
               dalam aturan omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

               Adapun beberapa poin yang masih menjadi perdebatan antara pengusaha dan buruh
               antara lain adalah: rencana penurunan jumlah uang pesangon bagi buruh yang kena
               pemutusan hubungan kerja, mengubah batas kontrak kerja yang sekarang maksimal
               tiga tahun menjadi lima tahun, dan penghapusan aturan penetapan batas minimum
               upah sektoral.

               Menanggapi hal itu, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menyampaikan, sampai
               sekarang pemerintah justru belum mengajak pihaknya berdiskusi terkait pembahasan
               RUU  Ketenagakerjaan,  RPP  Pengupahan  maupun  omnibus  law  Cipta  Lapangan
               Kerja. Pihaknya juga mempermasalahkan sikap pemerintah yang menunjuk Ketua
               Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani sebagai ketua Gugus Tugas omnibus law
               Cipta Lapangan Kerja. Ia berpendapat, sebaiknya Pemerintah menunjuk ketua gugus
               tugas tersebut dari kalangan akademisi.




                                                       Page 1 of 138.
   1   2   3   4   5   6   7